SiteSulut.com – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Vionita Kuerah, menyampaikan pemandangan umum fraksinya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut di ruang rapat Paripurna, Senin (14/9/2026).
​
Mewakili Pimpinan Fraksi Partai Golkar, legislator vokal asal Dapil Nusa Utara yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda DPRD Sulut tersebut menegaskan bahwa Fraksi Golkar pada prinsipnya menerima Ranperda Perubahan APBD TA 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

​Dalam forum paripurna tersebut, Vionita menyoroti kenaikan anggaran pada beberapa sektor vital, seperti sektor pendidikan yang mendapat penambahan sekitar Rp48,57 miliar, sektor kesehatan sebesar Rp38,3 miliar, serta pekerjaan umum (PU) sebesar Rp21,97 miliar.

Kuerah juga memberikan apresiasi atas kebijakan Gubernur Sulut yang berupaya memantapkan realisasi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

​Meski demikian, Fraksi Golkar memberikan catatan tegas terkait efisiensi penyerapan anggaran mengingat sisa waktu pelaksanaan yang kian terbatas.

​”Mengingat waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas, pemerintah daerah harus memastikan seluruh kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan dengan kualitas yang baik sehingga tidak kembali menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) pada akhir tahun,” tegas Vionita membacakan pemandangan umum fraksi partai Golkar.

​Tak hanya persoalan alokasi anggaran, Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan Pemprov Sulut untuk sigap mengantisipasi gelombang El Nino dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Fraksi partai Golkar menekankan agar penanganan kekeringan dan karhutla tidak sekadar bergantung pada dana darurat setelah bencana melanda.
​
“Pencegahan dinilai jauh lebih krusial melalui kolaborasi BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan instansi terkait. Upaya yang didorong mencakup pemetaan wilayah rawan, peningkatan patroli, penyediaan sumber air serta pompa pemadam, hingga penyiapan peralatan dan edukasi intensif kepada masyarakat,”ucap Kuerah.

Di akhir penyampaian pemandangan umum yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Priscillia Cindy Wurangian dan Sekretaris Inggried Sondakh tersebut, Fraksi Golkar turut menyerukan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.(vil)

​