SiteSulut.com, Manado – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran PT Meares Soputan Mining (MSM), Selasa (3/11/2026).
Agenda ini digelar untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat lingkar tambang, khususnya terkait polemik Dam Penampungan Air yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan warga, kelestarian lingkungan hidup, hingga sumber penghidupan masyarakat sekitar.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD, Fransiskus Silangen memberikan ruang seluas-luasnya bagi perwakilan warga untuk membeberkan deretan persoalan krusial yang selama ini menghimpit kehidupan mereka di lapangan.
Salah satu suara yang lantang menyuarakan keresahan warga datang dari perwakilan Kelompok Nelayan Likupang Dua, Pak Isbulah.
Di hadapan Komisi III DPRD Sulut dan pihak manajemen perusahaan, pria yang akrab disapa Pak Isbula ini membeberkan empat poin utama persoalan yang mengancam masa depan para nelayan lokal.
Pertama, Isbula menyoroti dampak aktivitas pertambangan PT MSM terhadap hasil tangkapan nelayan.
Menurutnya, sejak adanya aktivitas perusahaan khususnya kegiatan peledakan (blasting) dan gelombang seismik—ekosistem laut mengalami perubahan drastis.
”Sebelumnya, ikan tompol bisa bertahan hingga 2–3 bulan di area tangkapan. Namun, sekarang ikan-ikan hanya bertahan 2–3 hari saja sebelum akhirnya menghilang,” ungkap Isbula di ruang rapat. Getaran dari aktivitas perusahaan, kata dia, membuat ikan sulit bertahan di wilayah tangkapan tradisional, memaksa nelayan melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang lebih tinggi.
Kedua, nelayan juga dibuat geram dengan kehadiran keramba milik pengusaha asing asal China dan rekan-rekannya di perairan Kupang Dua.
Keberadaan keramba tersebut dinilai memblokade jalur migrasi ikan dari luar sehingga tertahan dan gagal masuk ke area tangkapan nelayan lokal. Akibatnya, nelayan pesisir semakin kesulitan mencari nafkah.
Tidak hanya di laut, abrasi parah juga melanda kawasan daratan pesisir. Isbula menyebut kondisi pantai kini telah berubah drastis. Jika dahulu pantai tampak bersih saat surut dan kerap dimanfaatkan warga untuk beraktivitas, kini pesisir dipenuhi batu-batu karang akibat abrasi yang semakin mengkhawatirkan.
Warga lantas mendesak DPRD Sulut turun tangan meninjau langsung kondisi pesisir tersebut.
Poin terakhir yang tak kalah penting adalah kekhawatiran warga terhadap potensi bencana alam.
Tinggal di kawasan dekat perbukitan dan gunung, warga dihantui kecemasan akan risiko bencana seperti gempa bumi maupun ancaman tsunami.
Mereka meminta DPRD Sulut agar serius memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan mitigasi bencana di wilayah mereka.
Menanggapi berbagai aduan tersebut, pimpinan rapat, Fransiskus Silangen menyampaikan apresiasi kepada perwakilan nelayan atas pemaparan data dan keluhan di lapangan.
Meski fokus awal pertemuan menyoroti persoalan dam penampungan, pimpinan rapat menegaskan bahwa seluruh efek samping aktivitas pertambangan dan persoalan sosial di lapangan telah dicatat secara serius oleh pihak Komisi III.
“Sebagai tindak lanjut konkret, DPRD Sulut berencana menjadwalkan peninjauan lapangan (on the spot) guna melihat secara langsung kondisi riil yang dikeluhkan masyarakat,”pungkasnya.(vil)
Tinggalkan Balasan