SiteSulut.com-Kondisi infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan utara Indonesia rupanya masih memprihatinkan.

Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, melalui Kepala Dinas Kominfo Sthela Bentian, membeberkan sederet persoalan krusial yang dialami daerahnya langsung di hadapan pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi.

​Curhatan tersebut disampaikan Sthela dalam ajang Sosialisasi dan Koordinasi Perbaikan Palapa Ring Tengah Segmen Melonguane-Morotai yang digelar di Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Selasa (28/7).

​Dalam kesempatan itu, Sthela meminta agar proses perbaikan segmen Palapa Ring Tengah bisa dikebut secepat mungkin. Pasalnya, jaringan internet yang stabil sudah menjadi urat nadi bagi masyarakat Talaud maupun keberlangsungan agenda pemerintah daerah.

​”Kami sangat berharap perbaikan ini berlangsung secepatnya. Ada banyak kegiatan yang kami lakukan. Kalau jaringan tidak stabil, tentu terkendala,” tegas Sthela Bentian.

Meski melayangkan keluhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud tak lupa memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BAKTI Komdigi atas perhatian besar yang diberikan selama tiga tahun terakhir.

​Talaud tercatat menjadi salah satu wilayah penerima bantuan Vsat terbanyak di Sulawesi Utara. Rinciannya mencapai 41 unit pada 2023, 54 unit pada 2024, dan 35 unit pada tahun lalu. Tak hanya itu, saat ini juga ada penambahan kapasitas bandwidth untuk 132 titik di Kepulauan Talaud.
​
“Kami sangat berterima kasih. Kami berharap seluruh layanan ini bisa dimaksimalkan penambahan bandwidth-nya,” lanjutnya.

​Suasana diskusi mulai menghangat kala membahas nasib Base Transceiver Station (BTS) di beranda depan NKRI. Pemkab Talaud memohon agar rencana pemutusan layanan atau terminasi pada BTS Tule dan BTS Dampulis ditangguhkan.
​
“Masyarakat sangat bergantung dan berharap penuh pada BTS tersebut,” ujar Sthela.
​
Persoalan paling pelik terjadi di Kecamatan Miangas wilayah paling utara Indonesia. Kondisi BTS di sana dilaporkan sudah amat memprihatinkan: berkarat dan hampir roboh.

Akibatnya, kapasitas jaringan di wilayah strategis tersebut sama sekali tak bisa ditambah.
​Ironisnya, proses perbaikan terganjal masalah status kepemilikan aset.

BTS tersebut rupanya telah dihibahkan ke Pemda sejak 2017. Di sisi lain, anggaran daerah saat ini tengah mengalami efisiensi ketat sehingga sulit melakukan renovasi mandiri.

​Sebagai jalan keluar atas kondisi ‘simalakama’ ini, Pemkab Talaud menyodorkan opsi agar BAKTI Komdigi dapat membangun BTS baru di lokasi tersebut demi menjaga konektivitas masyarakat perbatasan.(vil)