SiteSulut.com – Warga di kawasan terluar Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, akhirnya bakal segera menikmati akses jalan yang layak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi mengalokasikan anggaran fantastis senilai ratusan miliar rupiah untuk menuntaskan proyek infrastruktur strategis di wilayah beranda terdepan NKRI tersebut.

​Fokus utama kucuran dana ini diarahkan untuk merampungkan megaproyek Jalan Lingkar Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud senilai Rp102 miliar, serta pembangunan akses jalan Laine–Pintareng.

Jalur ini merupakan infrastruktur yang selama bertahun-tahun diidam-idamkan warga setempat demi memperlancar konektivitas dan transportasi darat.

​Lolosnya alokasi anggaran fantastis ini tak lepas dari peran aktif serta kawalan ketat jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara.

Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD bersama jajaran pimpinan dan anggota dewan lainnya, seperti Amir Liputo, tampil sebagai motor penggerak yang membawa aspirasi masyarakat kepulauan masuk ke skala prioritas pembangunan.

​Fransiscus Silangen dikenal konsisten memperjuangkan kebutuhan infrastruktur kawasan perbatasan dalam setiap pembahasan anggaran, baik di tingkat provinsi maupun saat berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

​Selama ini, Pulau Salibabu yang merupakan salah satu pulau terluar di Kepulauan Talaud menghadapi tantangan geografis cukup berat.

Akses darat di pulau tersebut didominasi jalan tanah yang memprihatinkan dan nyaris sulit dilalui, terutama ketika musim hujan tiba.

Melalui sinergi politik di parlemen Sulut, unsur pimpinan dewan terus mendesak pemenuhan standar infrastruktur bagi wilayah berstatus 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
​
Legislator senior dari PDI Perjuangan ini menegaskan, kucuran dana segar tersebut diproyeksikan langsung menggerakkan roda perekonomian warga yang berada di pulau-pulau terluar.

Menurutnya, infrastruktur jalan yang memadai otomatis akan memangkas waktu tempuh sekaligus menekan biaya distribusi logistik antarwilayah di Pulau Salibabu.

​”Memperlancar pengangkutan komoditas pertanian dan perikanan warga lokal ke pusat pasar, serta membuka aksesibilitas wilayah yang terjamin untuk mendorong tumbuhnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan utara NKRI,” ujar Fransiscus.

​Lanjutnnya, langkah strategis mengawal anggaran infrastruktur ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen DPRD Sulut bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah daratan utama, melainkan turut menyentuh garis terdepan perbatasan negara.

​Kepastian masuknya proyek strategis ini dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11/2026).

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, memastikan bahwa proyek infrastruktur kepulauan tersebut telah dikunci sebagai anggaran prioritas dalam APBD tahun 2027 mendatang.(vil)