SiteSulut.com, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mencatat adanya penambahan pagu definitif dana transfer dari Kementerian Keuangan sebesar Rp59,842 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Tambahan ini mendongkrak total proyeksi pendapatan daerah dari semula Rp3,2 triliun menjadi Rp3,3 triliun.

​Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, saat menjawab sejumlah pertanyaan anggota Badan Anggaran (Banggar) dalam rapat pembahasan Ranperda APBD Sulut Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (11/11/2026).

​Tahlis menjelaskan, penambahan Rp59,842 miliar tersebut murni bersumber dari pos dana transfer pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami perubahan karena telah disepakati pada APBD Perubahan sebelumnya.
​
“Dari total tambahan Rp59 miliar ini, ada yang sifatnya sudah terikat peruntukannya, dan ada yang masih memberi ruang bagi pemerintah provinsi untuk melakukan analisis penjabaran anggaran ke instansi terkait,” ujar Tahlis yang juga Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara.
​
​Ia merinci, sebagian dana transfer tambahan tersebut merupakan anggaran yang bersifat mengikat (earmarked) sehingga tidak dapat digeser ke program lain.

Rinciannya meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sebesar Rp7,8 miliar, Anggaran Bidang Kesehatan Sebesar Rp7,3 miliar yang wajib dialokasikan khusus untuk Dinas Kesehatan maupun rumah sakit daerah.
​:Setelah dikurangi dua pos terikat senilai total Rp15,1 miliar tersebut, tersisa sekitar Rp44 miliar. Dari jumlah itu, dana transfer yang sifatnya tidak ditentukan penggunaannya (block grant) tercatat sebesar Rp16,5 miliar,”ungkapnya.

​Meski memiliki ruang anggaran bebas sebesar Rp16,5 miliar, Tahlis mengungkapkan bahwa Pemprov Sulut harus menanggung beban kewajiban hukum akibat kalah di tingkat Peninjauan Kembali (PK) terkait gugatan ganti rugi lahan transmigrasi.

Perkara ini merupakan satu paket gugatan yang sebelumnya juga menyeret Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

​”Pemkab Bolmong sudah lebih dulu mengajukan PK pada 2022, diputus 2023, dan telah membayar kewajibannya sebesar Rp5,5 miliar di APBD-P 2023.
Sementara Pemprov Sulut baru mengajukan PK tahun lalu dan diputus awal tahun ini dengan hasil ditolak, sehingga kita wajib membayar Rp13,29 miliar,” jelasnya.

​Akibat kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut, ruang anggaran bebas sebesar Rp16,5 miliar langsung tergerus Rp13,29 miliar, sehingga hanya menyisakan Rp3,2 miliar.
​Lanjutnya, sisa anggaran Rp3,2 miliar itu kemudian digabungkan dengan komponen dana lainnya sebesar Rp36 miliar hingga terkumpul Rp39,2 miliar. Dana ini diarahkan untuk mensubsidi pos anggaran yang mengalami pengurangan transfer dari pusat, salah satunya DAK Non-Fisik.

​Tahlis menerangkan, pemerintah pusat tidak lagi mentransfer alokasi penuh DAK Non-Fisik tahun depan karena memperhitungkan sisa dana serupa dari tahun-tahun sebelumnya yang masih mengendap di kas daerah. Padahal, sisa dana tersebut sudah terlanjur dianggarkan pemanfaatannya oleh Pemprov Sulut dalam APBD Perubahan.

​”Setelah dikurangi penyesuaian tersebut sekitar Rp8 miliar, tersisa Rp31 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Angka Rp31 miliar inilah yang kami bawa ke Banggar untuk dibahas dan disepakati bersama,” kata Tahlis.

​Selain dinamika dana transfer, TAPD juga memaparkan skema pembiayaan yang terkoneksi dengan permohonan restrukturisasi pinjaman daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp131 miliar.

Jika digabungkan dengan tambahan dana transfer Rp59 miliar, total anggaran yang masuk dalam skema penghitungan penyesuaian mencapai Rp190 miliar untuk mengejar pemenuhan kebutuhan prioritas sebesar Rp204 miliar.
​
“Meskipun masih dalam proses pengujian dan penghitungan bersama, kami optimistis pembahasan dengan Banggar DPRD Sulut akan menghasilkan jalan keluar terbaik bagi postur APBD 2027,” tutupnya.