SiteSulut.com, Manado – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara, Priscillia Cindy Wurangian, memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi mendalam kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
​
Hal tersebut disampaikan Cindy dalam Rapat Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2027 yang digelar bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (11/11/2026).

​Dalam kesempatannya, srikandi cantik dari fraksi partai Golkar tersebut menyentil masih adanya pimpinan SKPD yang dinilai sulit ditemui maupun dihubungi ketika anggota dewan hendak meneruskan aspirasi dan pertanyaan krusial dari masyarakat.

​”Memang sudah menjadi tugas kita untuk menyoroti kekurangan supaya ada perbaikan ke depan. Namun, tentu perlu juga kita berikan apresiasi apabila ada hal yang dipandang baik,” ujar Cindy di hadapan pimpinan rapat dan jajaran eksekutif.

​Secara khusus, Cindy melayangkan pujian terbuka kepada lima pimpinan instansi dan lembaga daerah yang dinilainya sangat responsif serta memiliki akses komunikasi yang cepat demi kepentingan warga.

​Kelima instansi tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), RSUD Manembo-Nembo Bitung, Biro Kesra, serta Bappeda Sulut.

​”Saya pribadi ingin menyampaikan apresiasi kepada beberapa SKPD. Komunikasi dengan mereka begitu mudah. Aspirasi atau pertanyaan warga yang saya teruskan ditanggapi dengan sangat cepat. Bahkan di hari Sabtu atau Minggu pun langsung direspons, sehingga saya bisa langsung memberikan jawaban kepastian kepada masyarakat,” ungkapnya.

​Cindy mengingatkan seluruh pejabat eksekutif maupun legislatif untuk senantiasa sadar diri akan amanah jabatan publik yang diemban.
​
“Jabatan ini hanya sementara, termasuk kami di dewan. Jadi selama kita dipercayakan dan ditempatkan di posisi ini, marilah kita memberikan pelayanan terbaik serta cepat tanggap terhadap kebutuhan rakyat,” tegasnya.

​Selain menyoroti responsivitas pimpinan SKPD, politisi Partai Golkar Dapil Bitung-Minut ini juga mengingatkan pentingnya konsistensi terhadap dokumen Nota Kesepakatan yang disepakati bersama antara TAPD dan DPRD sebagai acuan utama dalam penyusunan prioritas APBD 2027.

“Nota Kesepakatan yang sudah kita tanda tangani bersama antara TAPD dan DPRD jangan hanya menjadi dokumen formalitas. Itu harus konsisten dikawal dan dijadikan acuan utama agar program prioritas dalam APBD 2027 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkas Cindy yang dikenal smart dan vokal.(vil)