SiteSulut.com— Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulawesi Utara menggelar forum diskusi bertajuk Ngobrol Politik (NGOPI) bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Selasa (28/7/2026). Diskusi santai ini berlangsung di area Basement Kantor DPRD Sulut.

​Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiskus Silangen, Wakil Ketua DPRD Royke Anter, serta sejumlah anggota dewan seperti Louis Schramm, Amir Liputo, Nick Lomban, dan Piere Makisanti. Turut mendampingi Sekretaris DPRD Niklas Silangen dan Kasub Justman Entjaurau.

Dalam sambutannya, Fransiskus Silangen menyampaikan apresiasinya atas inisiatif ruang dialog tersebut.

Ia menyebut profesi wartawan sebagai tugas yang mulia dan memiliki kemiripan dengan profesi dokter yang pernah ia jalani.
​
“Teman-teman sekalian, pertama ini suatu profesi yang luar biasa mulia, ya kan? Karena profesi wartawan seperti profesi dokter, makanya ada kode etik yang diatur lewat undang-undang,” ujar Fransiskus.

​Ia mengingatkan pentingnya peran media sesuai Pasal 3 Undang-Undang Pers, yang tidak hanya berfungsi memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial.

​”Yang terakhir ini luar biasa: kontrol sosial. Ini adalah mitra untuk membangun Sulawesi Utara ke depan. Karena lewat pekerjaan kalian semua, kita bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang menjadi kekurangan di dewan,” katanya.

​Fransiskus menegaskan, pihak legislatif terbuka terhadap kritik maupun informasi akurat dari insan pers. Menurutnya, masukan dari media justru menjadi sarana evaluasi bagi para wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya.

​”Kalau ada informasi yang akurat, tepat, dan benar, sampaikan. Tidak masalah, itu kritik untuk kita. Setiap tulisan teman-teman sekalian akan kita lihat dari perspektif positif untuk memperbaiki diri,” tegasnya.

​Ia memberikan contoh, sentilan mengenai kedisiplinan anggota dewan dalam menghadiri rapat merupakan hal yang wajar demi menjaga integritas lembaga legislatif.

​”Misalnya ada anggota dewan yang jarang hadir, mesti disentil, tidak masalah. Tanggung jawab sebagai anggota dewan ini mumpung diamanahkan, harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh,” ungkap mantan dokter spesialis bedah ini.

​Selain menyoroti kemitraan dengan media, Fransiskus juga memanfaatkan forum NGOPI untuk mendiskusikan persoalan infrastruktur di wilayah kepulauan Sulut, seperti Sitaro, Sangihe, dan Talaud.

Salah satunya memperjuangkan akses jalan di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud.
​Ia berharap RUU Provinsi Kepulauan yang masuk Prolegnas dapat segera disahkan menjadi undang-undang agar perhitungan transfer keuangan daerah dari pusat bisa lebih proporsional bagi daerah kepulauan.

​”Sebab kalau kita ditetapkan sebagai provinsi kepulauan, maka perhitungan transfer keuangan daerah itu beda dengan daerah kontinental. Tentunya akan memberikan manfaat besar bagi Sulawesi Utara,” jelasnya.

​Di akhir penyampaiannya, Fransiskus menyentuh isu refleksif mengenai esensi otonomi daerah yang menjadi cita-cita reformasi.

Ia mengimbau agar ruang-ruang diskusi politik dapat terus melahirkan gagasan pikir yang solutif demi kemajuan masyarakat Sulawesi Utara.(vil)