SiteSulut.com-Nada bicara Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Royke Anter, mendadak meninggi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah (Perkimtan) Sulut, Jumat (7/8/2026).

​Legislator Fraksi Demokrat ini menyoroti usulan anggaran bantuan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Sulut Tahun Anggaran 2027 yang dinilainya asal-asalan dan ‘dipukul rata’.
​
Royke dibuat heran lantaran hampir seluruh nilai pagu anggaran yang diajukan Dinas Perkimtan Sulut bernilai seragam, yakni Rp400 juta per titik kegiatan.

​”Kalau kita mau mulai ini, ini data sembarang-sembarang ini Pokir. Betul kan? Harusnya data itu lengkap, apalagi kita sekarang kan ada efisiensi. Ini semua dipukul rata Rp400 juta. Ini tahu ini duit cukup kayaknya,” ujar Royke Anter dengan nada tegas di hadapan jajaran Dinas Perkimtan Sulut.

​Royke yang dikenal vocal juga mengingatkan agar instansi teknis tidak asal merencanakan program kerja yang berpotensi membuang-buang anggaran.

Ia meminta setiap proyek diarahkan untuk benar-benar menyelesaikan masalah warga di lapangan, bukan sekadar mengejar pemecahan paket pekerjaan agar bisa menggunakan mekanisme Penunjukan Langsung (PL).

“Jangan berpikir ini yang penting bisa di-PL-kan. Kalau mau lelang, ya dilelang tapi menyelesaikan masalah! Kalau ada 500 meter, ukur 500 meter anggarannya berapa. Kalau cuma 200 meter, ukur berapa. Ini saya ndak tahu Pak Kadis dapat data dari mana? Atau hanya ‘taruh jo 400, taruh jo 400’?” sentilnya.

​Ia pun mencontohkan salah satu rencana usulan di daerah Buha, Mapanget. Menurutnya, perencanaan anggaran harus berbasis data faktual di lapangan, bukan angka karangan.
​
“Masa kase perbaikan cuma Rp50 juta, tapi ditaruh Rp400 juta? Mana data lengkapnya? Jangan cuma bikin paving, salurannya ndak ada, ndak lama kemudian rusak,” berang Royke.

​Sebagai solusi atas efisiensi anggaran daerah yang mencapai total Rp25 miliar tersebut, Royke mendesak Dinas Perkimtan untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan sebelum anggaran diketok.

​Ia menginstruksikan agar seluruh usulan baik dari Musrenbang, Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, maupun usulan Gubernur diukur presisi.
​
“Tolong ditindaklanjuti dengan turun lapangan. Ukur panjangnya, lebarnya, salurannya ada atau tidak, lalu difoto. Diperkuat perencanaannya karena anggaran kita terbatas,” tegasnya.

Mendengar semprotan tersebut, Plt Kepala Dinas Perkimtan Sulut, Reinhard Wariki, tak menampik bahwa data yang dibawa pihaknya masih sebatas estimasi awal.

​Reinhard beralasan bahwa keterbatasan waktu dan proses penganggaran yang masih dinamis membuat pihaknya belum sempat turun mengecek lokasi secara terperinci satu per satu.

​”Izin, Pak. Kami mengusulkan ini sesuai dengan masukan dan kami memang belum turun lapangan. Ini masih data estimasi yang kemungkinan setelah ini akan kami cek kembali,”ungkapnya.

​Meski demikian, Reinhard berjanji akan menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran yang rasional sebelum pembahasan akhir pada November mendatang.

​”Mudah-mudahan sebelum November kami akan turun dan memastikan hitungannya kembali di lapangan,” pungkas Reinhard.

​RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos bersama Koordinator Royke Anter ini turut dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya seperti Amir Liputo, Yongkie Limen, Roy Roring, Gracia Oroh, dan Haslinda Rotinsulu.(vil)