SiteSulut.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan kerja (kunjungan kerja) dari jajaran Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) serta Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pertemuan lintas daerah yang berlangsung pada 16–18 Juli 2026 ini digelar demi memperkuat sinergi dan saling bertukar ilmu terkait tata kelola legislatif.

​Fokus utama dari kunjungan ini adalah membedah pelaksanaan fungsi alat kelengkapan dewan.

Khususnya, terkait strategi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, serta bagaimana mengoptimalkan peran Banmus dalam menyusun agenda kerja DPRD yang efektif.

​Setibanya di Bumi Nyiur Melambai, rombongan wakil rakyat dari ibu kota ini langsung mendapat sambutan hangat. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Welliam Niklas Silangen, menjemput langsung rombongan di Gedung VIP Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado.

Penjemputan ini menjadi simbol keakraban dan komitmen Sulut dalam menjaga hubungan kelembagaan antardaerah.


​Tak butuh waktu lama, rombongan langsung bertolak menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Di sana, Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus A. Silangen, telah bersiap menyambut secara resmi.

Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Anggota DPRD Amir Liputo, serta jajaran pejabat Sekretariat DPRD Sulut.

​Dalam sambutannya, dr. Fransiscus A. Silangen melemparkan apresiasi tinggi atas kedatangan rekan sejawatnya dari Jakarta.

Menurutnya, momentum seperti ini sangat strategis untuk saling contek best practice (praktik terbaik) demi mendongkrak kualitas kerja legislatif.

“Kegiatan seperti ini menjadi sarana yang strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga legislatif, berbagi praktik terbaik, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujar Fransiscus.

​Pertemuan pun berlanjut ke meja diskusi yang berlangsung interaktif. Kedua belah pihak saling buka-bukaan mengenai mekanisme pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.

Mereka mengupas tuntas bagaimana peran vital Banggar agar mampu menelurkan APBD yang tak hanya efektif dan transparan, tapi juga akuntabel.
​
Selain soal anggaran untuk kesejahteraan rakyat, urusan manajemen waktu dewan juga ikut dibahas.

Fungsi Banmus dalam menyusun jadwal sidang dan agenda kegiatan DPRD dinilai krusial agar kinerja kedewanan berjalan taktis dan tepat sasaran. Tak ketinggalan, peran Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif dan teknis juga ikut dievaluasi bersama.

​Pertemuan yang berjalan dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi ini diharapkan bisa membawa angin segar.

Masukan-masukan berharga dari diskusi ini akan dibawa pulang masing-masing daerah untuk diterapkan demi mendongkrak kinerja internal dewan.

​Sebagai penutup agenda, kedua lembaga legislatif ini saling bertukar cendera mata dan melakukan sesi foto bersama.

Momen ini menjadi simbol kuatnya komitmen kerja sama demi mendorong roda pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.(vil)