Banggar DPRD Sulut Rapat Bersama dengan Bank SulutGo Bahas Rencana Penyertaan Modal Rp30 Miliar pada KUA-PPAS 2027

SiteSulut.com-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat kerja bersama direksi dan komisaris PT Bank SulutGo (BSG) serta dilanjutkan dengan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (5/8/2026).

Rapat tersebut membahas alokasi penyertaan modal sebesar Rp30 miliar dalam dokumen KUA-PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2027.

Dalam dinamika pembahasan, pimpinan rapat serta para anggota Banggar melontarkan sederet pertanyaan, saran, hingga catatan kritis terkait rasio kecukupan modal inti, kinerja perbankan, hingga asas manfaat anggaran bagi masyarakat.
​Ketua DPRD Provinsi Sulut Fransiskus Silangen mengungkapkan, tren laba dari 4 aspek pengukuran kesehatan bank, yang menjadi persoalan kita sekarang adalah capital-nya.
Seperti Pak Direktur sampaikan, kalau tidak ada penyertaan modal ini, maka bisa terdilusi karena daerah lain juga menyetor modal.

Tiga aspek lain risiko, tata kelola, dan laba kita percaya Bank Sulut mantap. Namun sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Segala sesuatu yang diputuskan di RUPS harus disetujui DPRD. Kita paham ada kebutuhan Rp1,2 triliun lagi agar mencapai modal inti Rp3 triliun, dan kita tidak mungkin bergantung terus pada PT Mega Corpora.”

​Sementara anggota Banggar Vonny Paath yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sulut mengungkapkan, dalam materi KUA-PPAS 2027 tertera penyertaan modal untuk BSG Rp30 miliar.

Walau Sekprov menyampaikan angka ini dijanjikan saat RUPS, keputusannya tetap berada dalam forum pembahasan bersama DPRD.

Di sisi lain, ini tahun kedua pemerintahan provinsi. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus teralokasikan akibat efisiensi anggaran dan pengurangan dana transfer pusat.

Kami memahami BSG butuh modal agar saham tidak terdilusi, namun keputusan akhir perlu kesepakatan seluruh fraksi. Kami juga meminta secara tertulis data penyaluran bantuan CSR BSG tahun 2025–2026,”ucapnya.

​Anggota Banggar Roy Roring juga mengungkapkan, perkembangan BSG sangat baik dalam 5 tahun terakhir. Namun terkait rencana penyertaan modal, sebenarnya pencapaian modal dasar Rp3 triliun belum menjadi masalah mendesak karena adanya KUB dengan Mega Corpora.

Meski demikian, porsi saham harus tetap dijaga. Jika DPRD menyetujui kurang dari Rp30 miliar, Pemprov selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) harus mengendalikan agar saham kita tidak terdilusi oleh setoran daerah lain.

Perlu rapat internal Banggar untuk memutuskan apakah disetujui Rp30 miliar atau kurang dari itu.”

Cindy Wurangian yang ikut via daring mengatakan, penyertaan modal bukan sekadar bantuan atau hibah, melainkan investasi daerah yang memiliki konsekuensi hukum.

“Kami harus memastikan seluruh syarat substantif terpenuhi: ada kajian kelayakan, evaluasi business plan, proyeksi dividen, hingga legal opinion,”ungkapnya.

Di tengah ruang fiskal daerah yang terbatas, apakah dana Rp30 miliar ini tidak lebih tepat diprioritaskan untuk pelayanan dasar seperti perbaikan jalan, pendidikan, dan kesehatan? Penyertaan modal seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah dilakukan efisiensi biaya internal atau optimasi aset BSG. Kami tidak menolak, namun meminta kajian komprehensif terkait tata kelola, transparansi remunerasi, dan tingkat kesehatan bank.”

​Sedangkan anggota Banggar Louis Schramm mengungkapkan  untuk mencegah polemik saban tahun dan menghindari dilusi saham, saya mengusulkan agar dividen Pemprov yang didapatkan seperti Rp79 miliar kemarin sebagian ditahan dan dikembalikan ke BSG sebagai penyertaan modal.

Selain itu, manajemen BSG harus memberikan perhatian serius pada peningkatan NPL di Gorontalo yang mencapai Rp180 miliar lebih akibat pengalihan RKUD. Masalah ini tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung pada profitabilitas bank.”

​Anggota Banggar Toni Supit menyoroti soal pembenahan cabang, penyaluran KUR, dan tantiem.

Menurut mantan Bupati Sitaro dua periode ini kantor cabang perlu diseriusi, terutama menangani riak-riak dan penanganan kredit macet.

Di tengah kondisi APBD yang ketat di mana pembangunan infrastruktur jalan provinsi sangat minim, penyertaan modal dalam bentuk kas APBD tentu terasa berat.

Kami juga melihat BSG masih sangat bermain aman di kredit konsumtif ASN dan belum maksimal dalam memberikan insentif pinjaman KUR untuk petani serta nelayan. Selain itu, kami mempertanyakan kejelasan pembagian tantiem bagi direksi dan komisaris di tengah arahan efisiensi dari pemerintah pusat.

Sementara, Direktur Utama Bank SulutGo, Revino Pepah, dalam pemaparannya menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi langsung bersama jajaran Anggaran DPRD Sulut.

Ia menjelaskan bahwa agenda utama pembahasan ini berfokus pada rencana setoran modal pemerintah daerah untuk tahun 2027 dan tahun-tahun mendatang.

​Selain membahas penyertaan modal, Revino turut memaparkan performa keuangan BSG pada kuartal kedua tahun 2026.

Ia menguraikan perkembangan posisi modal inti BSG yang tercatat sebesar Rp1,648 triliun per pertengahan Juni 2026.

“Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2025, posisi modal inti memang mengalami penurunan. Penurunan ini wajar dan terjadi setiap tahun karena pada Maret lalu kita telah membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham, baik pemprov, pemkot/pemkab di Sulut dan Gorontalo, PT Mega Corpora, hingga koperasi karyawan,” ujar Revino.

​Ia menambahkan, faktor lain penurunan modal inti bersifat temporer karena laba berjalan saat ini baru mencakup pertengahan tahun, berbeda dengan posisi akhir tahun yang sudah terakumulasi secara penuh.

​Lebih lanjut, Revino menekankan pentingnya pemenuhan modal inti sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengharuskan setiap perbankan memiliki modal inti minimal sebesar Rp3 triliun.

​Untuk mengatasi kekurangan modal inti yang saat ini masih berkisar Rp1,1 hingga Rp1,2 triliun, BSG telah mengambil langkah strategis melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB).

​”Terhadap bank yang belum mencapai modal inti Rp3 triliun, otoritas memperkenankan untuk bergabung dalam satu ekosistem KUB bersama institusi keuangan lain. Sejak akhir tahun 2024 lalu, BSG telah melakukan KUB bersama PT Mega Corpora yang juga merupakan salah satu pemegang saham BSG,” ucapnya.

Merespons jajaran anggota Dewan, Direktur Utama Bank SulutGo, Revino Pepah, memaparkan performa keuangan BSG serta alasan mendasar di balik pentingnya penguatan modal disetor.
• ​Posisi Modal Inti & KUB: Modal inti BSG per Juni 2026 tercatat sebesar Rp1,648 triliun. Penurunan dibanding akhir 2025 terjadi karena siklus pembagian dividen berkala pada Maret lalu dan belum masuknya akumulasi laba penuh akhir tahun. BSG telah bermitra melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama PT Mega Corpora untuk memenuhi ambang batas regulasi modal inti Rp3 triliun dari otoritas perbankan.
• ​Strategi Efisiensi Biaya Dana: Penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga Rp2,9 triliun merupakan langkah sengaja (year-to-date strategy) untuk melepas deposito special rate tinggi (seperti Taspen dan BPJS). Langkah ini diambil guna menekan biaya dana (cost of fund) demi menjaga profitabilitas perusahaan.
• ​Risiko Dilusi Saham Pemprov: Porsi kepemilikan saham Pemprov Sulut tergerus dari 38% menjadi 36,63% akibat adanya penambahan modal dari pemegang saham daerah lain tanpa dibarengi setoran dari Pemprov Sulut.
• ​Kinerja Dividen & Masalah RKUD Gorontalo: BSG berhasil menyetor dividen Rp79 miliar pada Maret 2026 (melampaui target DPRD sebesar Rp75 miliar). Meski demikian, pertumbuhan laba menghadapi tantangan akibat pengalihan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Gorontalo yang memicu hambatan angsuran kredit ASN sebesar Rp180 miliar lebih. Manajemen tengah melakukan penataan ulang dan restrukturisasi atas kendala tersebut.(vil)