SiteSulut.com, Manado — Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Reza Waworuntu, dengan tegas mengingatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi serta kabupaten/kota untuk memberantas praktik percaloan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

​Peringatan tersebut disampaikan Reza dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Dukcapil Sulut terkait evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Reza Waworuntu dihadiri oleh anggota Henry Walukow, Muliadi Paputungan, Hillary Tuwo dan Plt Kadis Dukcapil, Denny Mangala, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulut,  Selasa (10/11/2026).

​Dalam kesempatan itu, Reza menyoroti masih ditemukannya oknum-oknum yang bertindak sebagai calo dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen kependudukan lainnya.

Menurutnya, meskipun nominal pungutan yang dipraktikkan mungkin tidak terlalu besar, hal tersebut tetap menjadi beban berat bagi masyarakat kecil, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit saat ini.

​”Memang secara besaran mungkin tidak besar, tapi untuk masyarakat kecil kalau dipraktikkan, tentu sangat memberatkan. Apalagi kondisi ekonomi sekarang lagi susah,” ujar Reza di hadapan jajaran Dinas Dukcapil.

​Ia merinci, kebutuhan mendasar seperti pencetakan KTP baru, penggantian kartu, atau pengurusan Kartu Keluarga (KK) yang hilang maupun terbakar, harusnya bisa diakses masyarakat dengan mudah dan tanpa pungutan liar.

Untuk itu, Reza yang dikenal vokal secara khusus meminta Dinas Dukcapil Provinsi agar segera mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh Dinas Dukcapil di kabupaten/kota agar memperketat pengawasan di lapangan.
​
“Saya minta dan imbau juga untuk dinas kependudukan catatan sipil kabupaten/kota agar lebih peka,” tegasnya.
​
Menutup jalannya rapat, Reza menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Dinas Dukcapil beserta jajaran.

Ia menekankan agar seluruh catatan, masukan, dan usulan yang lahir dari diskusi tersebut tidak berhenti sebagai wacana, melainkan harus ditindaklanjuti secara terukur dan penuh tanggung jawab.
​
“Tentunya kami Komisi I akan menjadi garda terdepan untuk mengawal jalannya pemerintahan Yulius Selvanus – Victor Mailangkay,” pungkas Reza.(vil)