SiteSulut.com, Manado – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow menyoroti masih terbatasnya kuota blanko KTP elektronik (KTP-el) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk daerah.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Sulut bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulut di Kantor DPRD Sulut, diruang rapat Komisi I, Selasa (10/11/2026).

Henry Walukow yang dikenal vokal menegaskan bahwa keterbatasan alokasi blanko KTP-el dari pusat menjadi catatan penting yang harus segera disikapi.

​”Catatan untuk Komisi I saat ini bahwa Sulawesi Utara masih kurang kuota blanko yang diberikan oleh pemerintah pusat,” ujar Henry Walukow.

​Selain permasalahan ketersediaan blanko, politisi yang dikenal sosial tersebut juga mendorong Dinas Dukcapil Sulut untuk melahirkan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan persentase perekaman data kependudukan di daerah yang persentasenya masih di bawah target.

Menurutnya, pelayanan tidak boleh hanya tersentralisasi di kantor dinas kabupaten/kota, terutama bagi wilayah kepulauan atau daerah terpencil.

​”Saya lihat ada beberapa alternatif, seperti pembukaan pos pelayanan kependudukan yang tidak tersentralisasi di Capil kabupaten/kota. Ini bisa meminimalisir biaya bagi masyarakat yang jauh tempat tinggalnya. Contohnya di Minahasa Utara, bisa dibuka pos pelayanan di Likupang Raya atau Wori dengan sistem jemput bola,” kata Henry.
​
Henry mengusulkan agar dinas terkait menetapkan target capaian perekaman secara terukur.

“Harus ada target, misalnya tahun 2027 Sulawesi Utara bisa mencapai perekaman 98 hingga 99 persen. Walaupun di tengah efisiensi anggaran, terobosan seperti ini yang kami harapkan dari Dinas Catatan Sipil,” tambahnya.

​Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Sulut, Denny Mangala, mengungkapkan bahwa dari total 2.056.000 warga wajib KTP di Sulut, jumlah yang telah melakukan perekaman mencapai 1.947.000 jiwa. Namun, alokasi tambahan kuota blanko dari pemerintah pusat saat ini hanya sebesar 50.000 keping.

​”Contohnya di Minahasa Utara, saat Kabid Capil ke sana membawa 3.000 blanko, mereka masih minta tambah. Kami masih ada stok di Provinsi dan akan melihat kebutuhannya, terutama untuk menopang program Pilkades di Minut, sambil membagi sesuai permintaan dari kabupaten/kota lainnya,” jelas Denny.

​Di akhir penyampaiannya, Henry Walukow juga mengingatkan pihak Disdukcapil agar memaksimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun.

​”Harapan kami di bulan November dan Desember ini penyerapan anggaran Dinas Dukcapil bisa menyentuh angka yang signifikan,” pungkasnya.(vil)