SiteSulut.com-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus menunjukkan komitmen kuat dalam membuka isolasi dan memajukan kawasan terdepan nusantara.

Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hadir langsung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud.

​Rakor strategis ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia pada Kamis, 23 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi kebijakan lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara.

​Sebagai salah satu wilayah beranda NKRI di Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud memegang posisi geopolitik yang sangat strategis. Terlebih dengan adanya Pulau Miangas sebagai salah satu pulau terluar yang menjadi fokus utama pembangunan daerah terdepan dan tertinggal.
​Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk mengidentifikasi kebutuhan riil pembangunan di lapangan, menyusun langkah taktis percepatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar serta mengoptimalkan potensi pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan.

​Bagi Bupati Welly Titah, Rakor ini dimanfaatkan sebagai momentum emas untuk menyampaikan berbagai usulan prioritas.

“Fokus utama yang dibawa meliputi pemerataan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, peningkatan pelayanan dasar, hingga pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar,”ucapnya.

Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini harus menjadi titik balik akselerasi pembangunan di beranda terdepan Indonesia.

“Talaud adalah benteng utara NKRI. Kami berharap sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga ini bisa melahirkan kebijakan yang memprioritaskan pembangunan terpadu di kawasan kepulauan, sehingga masyarakat di perbatasan benar-benar merasakan kehadiran negara,” ujar Welly.

​Langkah ini mendapatkan sambutan luas dari berbagai pihak. Tercatat, rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga strategis, di antaranya:
• ​Kementerian Pekerjaan Umum
• ​Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• ​Kementerian Perhubungan
• ​Kementerian Komunikasi dan Digital
• ​Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• ​Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
• ​Kementerian Luar Negeri
• ​Kementerian Kelautan dan Perikanan
• ​Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
• ​Serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemkab Kepulauan Talaud.
​Kehadiran aktif Pemkab Kepulauan Talaud di forum nasional ini diharapkan mampu memastikan bahwa aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat di wilayah kepulauan dan terluar benar-benar terakomodasi dalam arah kebijakan pembangunan nasional ke depan.(vil)