SiteSulut.com – Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud terus memacu peningkatan infrastruktur transportasi laut di wilayah perbatasan.

Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Dinas Perhubungan dan UPP Kelas III Melonguane, Rabu (22/4/2026).

​Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Gunawan Talenggoran, didampingi, Lian Arunde, Soni Martin, Decky Tule, Samuel Taliisan dan Dona Tine, fokus pada tindak lanjut hasil konsultasi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Salah satu agenda yang dibahas adalah peningkatan status Pelabuhan Melonguane.

​Anggota Komisi II DPRD Talaud, Dona Framita Tine SE, mengungkapkan bahwa Komisi II tengah serius mengawal perubahan status Pelabuhan Melonguane agar resmi menjadi Pelabuhan Lintas Batas.
​
“Ini adalah tindak lanjut kunjungan kami ke Kemenhub. Kami ingin memastikan agenda peningkatan status ini berjalan lancar agar Pelabuhan Melonguane bisa melayani rute lintas batas,” ujar Dona.

​Selain itu, Komisi II juga mengonfirmasi status sejumlah pelabuhan di wilayah Talaud yang hingga kini ternyata belum ditetapkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) Kemenhub. Hal ini dinilai penting agar pengembangan pelabuhan memiliki payung hukum yang jelas di tingkat pusat.

​Tak hanya Melonguane, nasib Pelabuhan Karatung juga menjadi sorotan. Saat ini, proses Detail Engineering Design (DED) untuk rehabilitasi pelabuhan tersebut sedang berjalan.

Dona menekankan agar kendala administratif tidak menghambat pembangunan fisik nantinya.
​
“Kami terus mengonfirmasi kelengkapan dokumen yang diperlukan. Jangan sampai saat masuk tahap konstruksi, proyek terhambat karena masalah dokumen lingkungan atau dokumen dampak lalu lintas (Andalalin),” tegasnya.

​RDP ini juga menjadi ajang evaluasi tanggung jawab kerja antara Dinas Perhubungan Talaud dan pihak Syahbandar (UPP Kelas III Melonguane).

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Perhubungan Talaud, Leida Dachlan, beserta jajaran teknis lainnya.(vil)
​