SiteSulut.com — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut, Senin (19/10/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Vonny Paath dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Komisi IV dan Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Jahja Rondonuwu.

​Dalam RDP tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Louis Schramm, melontarkan sejumlah sorotan tajam terkait pengelolaan anggaran pendidikan, revitalisasi bangunan sekolah, perkelahian antar-pelajar, hingga proses pergantian kepala sekolah.

​Louis Schramm menyoroti alokasi anggaran program pengelolaan pendidikan di Sulut yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, di antaranya:
• ​SMA: Rp109.463.000.000 (Rp109,4 miliar sekian)
• ​SMK: Rp80 miliar sekian
• ​Pendidikan Khusus (SLB): Rp12 miliar

“Kalau saya bagi dengan jumlah sekolah yang ada, per sekolah SMA itu dapat sekitar Rp1,35 miliar, SMK Rp708 juta, dan pendidikan khusus Rp1,9 miliar. Saya masih kurang paham, jadi saya minta penjelasan bagaimana cara perhitungan konkret untuk program pengelolaan pendidikan ini,” tegas Louis, yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Manado.
​
​Selain anggaran, isu revitalisasi fisik sekolah turut menjadi perhatian mendalam. Louis mengingatkan Disdik Sulut agar bersikap transparan dan mengawasi jalannya proyek revitalisasi sekolah SMA/SMK maupun Pendidikan Khusus agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
​
“Tolong diawasi, jangan bikin gaduh, jangan bikin busuk. Karena di mana-mana suka ada cerita miring soal revitalisasi SMA dan SMK. Komisi IV bukan cuma melihat, tapi ikut mengawasi secara aktif di lapangan,” ujarnya.
​
​Louis juga menyentil respons Dinas Pendidikan yang dinilai lambat saat terjadi aksi perkelahian pelajar beruntun, seperti yang melibatkan siswa SMA 7 dan SMK Praja baru-baru ini.
​
“Di situ sudah berminggu-minggu terjadi perkelahian pelajar, tapi tidak tahu Dinas Pendidikan ada di mana. Sampai-sampai polisi yang turun tangan langsung, dan saya sendiri yang telepon Pak Kapolres. Kalau ada perkelahian pelajar seperti ini, saya harap Dinas Pendidikan segera turun ke lokasi,” cetusnya.
​
Sebagai solusi, ia mengusulkan adanya program kegiatan bersama antar-sekolah yang berdekatan seperti pelatihan olahraga bagi guru dan juri untuk mencairkan ketegangan antar siswa serta membawa dampak positif bagi lingkungan sekolah.
​
​Di akhir penyampaiannya, Louis mengingatkan agar proses pergantian Kepala Sekolah dilakukan lewat koordinasi yang baik dengan pejabat daerah setempat dan tidak dilakukan secara sepihak.
​
“Jangan nanti sudah terjadi pergantian kepala sekolah, baru diberitahukan kepada kepala daerah dan dipaksa setuju. Sebaiknya dikomunikasikan dari awal karena pejabat daerah juga paham kondisi sekolah di wilayah mereka,” pungkasnya.(vil)
​