SiteSulut.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Norman Luntungan, melayangkan kritik tajam terkait masalah antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Utara.

Ia mendesak agar persoalan distribusi BBM bersubsidi ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh instansi terkait, khususnya Biro Ekonomi.

​Pernyataan tegas ini disampaikan Norman dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026, diruang rapat paripurna, Rabu (2/9/2026).

Rapat tersebut sekaligus diisi dengan penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan dewan, laporan pelaksanaan reses masa persidangan ketiga tahun 2026, penutupan masa persidangan ketiga tahun 2026, serta pembukaan masa persidangan pertama tahun 2026.

​Di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Norman secara khusus meminta pemerintah daerah lebih fokus memperhatikan permasalahan di lapangan yang kerap meresahkan masyarakat.

Ia membeberkan sejumlah titik SPBU yang dinilai memerlukan perhatian dan pengawasan khusus.
​
“Beberapa pompa bensin yang saya nilai perlu menjadi perhatian khusus, yaitu seluruh pompa bensin yang ada di Minsel, pompa bensin di Tateli, Dendengan, Tikala, Airmadidi, dan beberapa pompa bensin yang ada di Bitung,” ujar Norman.
​
Selain menyoroti titik-titik rawan antrean, Norman juga mengungkap adanya temuan pelanggaran penjualan solar di lapangan yang telah dilaporkannya kepada pemerintah daerah, seperti yang terjadi di wilayah Tateli.
​
“Kemarin saya dapati, Pak Gubernur, pompa bensin di Tateli menjual minyak… gelon. Itu sudah saya laporkan ke pemda. Jadi mohon Biro Ekonomi untuk lebih memenuhi aturan yang ada,” tegas Norman yang juga anggota Komisi II DPRD Sulut.
​
Mengingat tingginya aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat kepadanya, Norman berharap pimpinan DPRD dapat memfasilitasi pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan.

Ia optimistis langkah tersebut mampu mengurai benang kusut masalah distribusi solar di Sulawesi Utara secara transparan dan tuntas.
​
“Kalau bisa Pak Ketua, diadakan RDP gabungan untuk membahas masalah ini supaya masalah ini bisa clear. Dan saya yakin, karena ini banyak sekali masukan yang masuk pada saya, masalah ini bisa diselesaikan dengan RDP gabungan,” tutupnya.(vil)