SiteSulut.com-Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan diri Mapalus Prabowo-Gibran menggelar aksi demonstrasi damai di halaman Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (25/6/2026) pagi.

Aksi ini dilakukan guna mengawal dan mendukung program gotong royong pemerintah pusat.
​
Kedatangan ratusan massa aksi tersebut diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulut, Louis Schramm dan Amir Liputo, dengan didampingi Plt Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen.

​Menanggapi tuntutan massa, Anggota DPRD Sulut Louis Schramm menyatakan dukungan penuhnya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program ini merupakan langkah krusial dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan.

​”Secara pribadi maupun sebagai anggota dewan, saya merespons bahwa MBG ini merupakan program pemerintah yang sangat baik dan memang mempunyai dampak yang begitu besar, terutama kepada anak-anak sekolah yang nanti akan menghadapi Indonesia Emas,” ujar Louis di hadapan massa aksi.

Louis mengingatkan bahwa momentum menuju Indonesia Emas tidak boleh dilewatkan.

Membangun kualitas sumber daya manusia harus dimulai sejak dini melalui pemenuhan gizi yang layak.

“Kalau kita telah melewati tahun 2045, untuk mencapai Indonesia Emas akan sulit lagi dicapai. Maka dibangunlah masyarakat, anak-anak sekolah dari awal itu untuk diberikan gizi yang memadai,” tegasnya.

​Tidak hanya berdampak pada kesehatan anak sekolah, Louis memaparkan bahwa program MBG ini memiliki efek domino yang besar bagi perekonomian masyarakat bawah, khususnya petani dan nelayan.

Program ini dinilai mampu memangkas jalur distribusi yang selama ini merugikan produsen lokal.
​
“Efek dominonya kepada masyarakat, kepada petani, kepada nelayan, memotong mata rantai daripada tengkulak. Jadi, disampaikan tadi bahwa langsung kepada dapur-dapur yang ada yang membutuhkan, dan harganya cocok. Jadi, MBG memang harus tetap dijalankan. Kita sepakat dengan itu, dan ini akan kita sampaikan ke Jakarta,” tambah Louis disambut sorak setuju massa.

​Selain program MBG, massa aksi juga membawa aspirasi terkait penyediaan lahan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Menjawab tuntutan orator yang sempat menyentil institusi TNI-Polri terkait kepemilikan lahan, Louis memberikan klarifikasi secara langsung.
​

“Minta maaf, TNI-Polri hanya menerima lahan dari pihak pemerintah. Setiap pembangunan asrama atau lahan dari pada TNI-Polri itu, itu merupakan hibah daripada pemerintah,” jelasnya.
​
Oleh karena itu, Louis menegaskan bahwa kewajiban untuk menyiapkan lahan tersebut berada di tangan pemerintah daerah, bukan institusi keamanan. Pihaknya berjanji akan mendesak pemerintah kabupaten dan kota di Sulut untuk menyediakan lahan yang layak dan strategis.
​
“Yang harus memberikan, menyiapkan lahan adalah pemerintah kabupaten/kota. Ini pun akan kita minta supaya pemerintah kabupaten/kota menyiapkan lahan yang representatif, bukan berada di tengah hutan, bukan berada di atas kubur, tetapi yang bisa dicapai,” pungkasnya.
​
Aksi demonstrasi yang berlangsung dengan prinsip gotong royong dan damai tersebut akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah aspirasi mereka ditampung oleh para wakil rakyat dan akan disampaikan langsung ke Pusat melalui DPRD Sulut.(vil)