SiteSulut.com-Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) daerah dalam rangka evaluasi program dan kegiatan triwulan 1 Tahun anggaran 2026.

​Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Schramm didampingi anggota Cindy Wurangian, Muslimah Mongilong, Vionita Kuerah dan Julyeta Paulina Runtuwene.

Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara Femmy Suluh dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah Noldy Z. Salindeho bersama jajaran, Senin (11/5/2026).

Dalam pengantarnya, Louis menekankan bahwa RDP ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan insting pengawasan untuk memastikan setiap anggaran dalam APBD berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan serapan tenaga kerja.

“Kami ingin melihat sejauh mana progres kegiatan di awal tahun ini. Jika ada kendala di lapangan, kita cari solusinya bersama agar di triwulan berikutnya semua bisa terakselerasi dengan baik,” ujar Louis Schramm.

Schramm mengatakan, pertemuan ini menjadi bukti nyata sinergitas antara legislatif dan eksekutif di Sulawesi Utara.

“Komisi IV berharap, melalui evaluasi berkala seperti ini, Dinas Pendidikan maupun Disnakertrans dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi di Bumi Nyiur Melambai,”ucapnya.

​Dalam pertemuan tersebut, Louis Schramm menyoroti persoalan dunia pendidikan mengenai kekurangan tenaga pendidik di Bumi Nyiur Melambai yang dinilai masih cukup tinggi.

“Kami mempertanyakan terkait kekurangan guru di Sulawesi Utara. Masih banyak guru honorer yang bahkan belum terdaftar dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Bagaimana nasib mereka, padahal kebutuhan guru kita masih sangat banyak,” ujar Louis.

Ia menegaskan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis dengan mengusulkan para tenaga honorer tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) demi menjamin kesejahteraan dan status mereka.

“Saya mendorong agar Dinas Pendidikan proaktif dalam memperjuangkan nasib mereka agar bisa diakomodasi dalam pengusulan PNS ke depan. Sebaiknya mereka yang belum terdaftar dalam Dapodik ini diusulkan untuk menjadi PNS ke depannya, sebagai solusi atas kekurangan guru sekaligus bentuk penghargaan atas pengabdian mereka,”jelas politisi Gerindra.

Di sisi lain, Louis Schramm juga menaruh perhatian khusus pada nasib para guru honorer yang hingga kini belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia meminta pemerintah tidak mengabaikan dedikasi mereka.

“Bagaimana dengan nasib para guru honorer yang tidak terdaftar dalam Dapodik ini? Sebaiknya mereka diusulkan untuk menjadi PNS ke depan. Mereka sudah mengabdi, sementara kita tahu daerah tidak bisa lagi menganggarkan honorer secara mandiri,”tegas Louis.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulut Femmy Suluh mengakui adanya kekosongan formasi tenaga pendidik. Berdasarkan analisis kebutuhan, Sulawesi Utara saat ini memerlukan sedikitnya 1.100 guru untuk mengisi formasi di tingkat SMA, SMK, dan SLB.

​”Persoalan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur kepada Menteri Pendidikan dalam kunjungan kerja kementerian beberapa waktu lalu. Kami mencatat ada kebutuhan sekitar 1.100 guru,” kata Femmy.
​
Femmy menjelaskan bahwa mulai tahun ini, kebijakan rekrutmen guru akan mengalami perubahan signifikan.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait memutuskan tidak lagi menggunakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk formasi guru, melainkan jalur CPNS.

“Kebijakan pusat tahun ini adalah rekrutmen melalui jalur PNS untuk memberikan kepastian pengembangan karier. Berbeda dengan P3K yang berbatas kontrak dan membutuhkan proses administrasi berulang,” jelasnya.

Dijelaskan Femmy, saat ini, Pemerintah Provinsi Sulut tengah menunggu penetapan formasi dan kuota resmi dari Kemenpan-RB.

“Usulan sebanyak 1.100 formasi telah diajukan untuk menutupi kekurangan yang ada, terlebih pada tahun 2026 ini terdapat 226 guru yang memasuki masa pensiun,”tuturnya.
​
Lanjut, Femmy berharap usulan tersebut dapat terealisasi secara bertahap pada rentang tahun 2026 hingga 2027, mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai tenaga honorer di luar sistem yang ada.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara, Noldy Z. Salindeho, hadir langsung bersama jajarannya untuk memaparkan progres kegiatan awal tahun 2026.

Dalam keterangannya, Noldy menekankan pentingnya sinergi ini sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja dinas ke depan.

“Kami mengapresiasi masukan dan pengawasan dari Komisi IV. Evaluasi Triwulan I ini menjadi potret bagi kami untuk memetakan sejauh mana program pelatihan dan penempatan tenaga kerja telah berjalan. Segala catatan dan kendala teknis yang dibahas hari ini akan menjadi prioritas kami untuk segera diselesaikan agar target serapan tenaga kerja di tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal,” tegas Noldy Salindeho.

Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi agar kebijakan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang.

“Dengan adanya evaluasi berkala ini, Komisi IV berharap Disnakertrans mampu meningkatkan performa kerja guna menekan angka pengangguran dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat Sulawesi Utara di tahun 2026,”pungkasnya.(advetorial)