SiteSulut.com- Ruang rapat Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendadak panas.

Puluhan tahun memendam kecewa, warga Desa Lota akhirnya menumpahkan kekesalan mereka terkait krisis air bersih yang tak kunjung usai.

Ironisnya, infrastruktur utama PDAM justru berdiri kokoh di tanah desa mereka.
​Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Berty Kapojos, didampingi Koordinator Royke Anter.

Hadir pula perwakilan PDAM untuk menjawab “nyanyian” warga.

Koordinator Lapangan aksi warga, Indra Wongkar, tampil vokal dalam pertemuan tersebut.

Ia menegaskan bahwa Desa Lota tidak bisa disamakan dengan wilayah lain yang hanya sekadar menjadi jalur perlintasan pipa.

​”Kami dari Desa Lota, Pak. Kalau desa lain itu cuma lewat, tapi usaha Bapak-bapak ini ada di desa kami. Kami berharap jangan samakan. Desa Lota harus khusus: pemasangan gratis, airnya pun gratis!” tegas Wongkar dengan nada tinggi di hadapan anggota dewan, Selasa (28/4).
​
​Tak hanya soal akses air, Wongkar juga menyoroti masalah transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Selama dua dekade PDAM beroperasi di Desa Lota, warga merasa tidak pernah mencicipi dampak sosial dari perusahaan plat merah tersebut.

​”Selama 20 tahun lebih PDAM ada di Desa Lota, CSR tidak ada sama sekali. Pendapatan satu pipa saja informasinya bisa Rp15 miliar per tahun. Ke mana itu?” cecarnya.

​Suasana makin tegang saat membahas payung hukum kerja sama antara Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Pihak PDAM sempat memberikan pernyataan yang membingungkan warga.
​
Awalnya, pihak PDAM mengaku mengetahui adanya surat perjanjian tersebut. Namun, tak berselang lama, pernyataan itu diralat. Mereka berdalih dokumen masih tertahan karena menunggu hasil tinjauan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

​”Surat itu akan keluar ketika BPKP mengeluarkan hasil review. Sudah dua kali pertemuan dengan Kabupaten Minahasa, ujungnya ke BPKP. Jadi perjanjian itu belum ada, Pak,” aku perwakilan PDAM.

​Ketidakpastian ini memicu kemarahan yang lebih besar. Wongkar mengingatkan pemerintah agar tidak mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat Desa Lota yang kesulitan air saat kemarau dan hanya mendapat air keruh saat hujan.
​
“Jangan ajak babisnis (berbisnis) pada kami di Desa Lota. Masa mau kasih air gratis saja tidak mau? Gila mereka itu,” ketusnya.

​Warga memberikan peringatan keras. Jika tuntutan pemasangan sambungan dan layanan air gratis tidak segera direalisasikan, mereka mengancam akan mengepung kantor PDAM dengan massa yang lebih besar.

​”Kalau tidak sampai gratis, kami tidak akan pernah berhenti. Kami akan aksi kembali. Kalau perlu, kosongkan itu kantor PDAM yang ada di Lota!” pungkas Wongkar tegas.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD Sulut berencana akan memanggil pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa dan BPKP untuk duduk bersama guna mencari solusi hukum agar aspirasi warga Desa Lota dapat diakomodir tanpa menabrak aturan regulasi.(vil)