SiteSulut.com, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Christiany Eugenia Paruntu, menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.

​Keputusan pengesahan regulasi tersebut resmi diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
​
Mantan Bupati Minahasa Selatan dua periode menegaskan, bahwa penguatan regulasi terkait mekanisme perampasan aset merupakan langkah krusial dalam memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

Ibunda dari Adrian Jopie Paruntu (AJP) ini menilai aturan ini akan memperkuat kerja aparat penegak hukum sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.

​”Penguatan regulasi terkait perampasan aset ini adalah bagian yang sangat penting untuk mendukung penegakan hukum kita. Ini juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih akuntabel,” ujar Christiany dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

​Meski demikian, legislator cantik dari daerah pemilihan Sulawesi Utara itu mengingatkan agar implementasi undang-undang tersebut tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh warga negara.

​”Melalui pengesahan undang-undang ini, kita tentu berharap penanganan tindak pidana korupsi semakin diperkuat. Namun di saat yang sama, kita harus memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan dengan memperhatikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” pungkasnya.(vil)