SiteSulut.com-Dunia pendidikan Sulawesi Utara (Sulut) sedang berada tidak baik-baik saja.

Kepala BPMP Sulut, Febry Dien, membeberkan data mengejutkan yang menempatkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK Sulut di peringkat 32 dari 38 provinsi.

Dimana sebuah rapor merah yang memicu peringatan “tanda-tanda awas” bagi kualitas SDM daerah.

​Dalam pertemuan bersama Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulut, Febry membeberkan realita pahit Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK menempatkan Sulawesi Utara di peringkat 32 dari 38 provinsi di Indonesia.

​”Saya menjawabnya dengan data. Hasil TKA kita nomor 32 dari 38 provinsi. Ini bukan kata saya, tapi ini fakta yang di-update kementerian,” ujar Febry saat ‘ngopi bareng bersama forward’ di Kantor BPMP Sulut, Selasa (12/5/2026).

​Ia mengingatkan bahwa meskipun TKA bukan syarat wajib, nilai ini menjadi acuan standar pengganti Ujian Nasional (UN) dan sangat krusial bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Febry kini tengah menanti hasil TKA jenjang SD dan SMP yang baru saja rampung.

“Kalau hasil SD dan SMP ternyata mirip dengan SMA (peringkat bawah), berarti kita dalam kondisi ‘tanda-tanda awas’,” tegasnya.

​Febry Dien merangkum ada tiga akar masalah utama yang harus segera dibenahi jika ingin Sulut keluar dari jurang ketertinggalan:
1. ​Kualitas Guru: Febry menyoroti efektivitas pelatihan guru yang telah dilakukan dua tahun terakhir. “Sudah dilatih, bahkan ada yang ke luar daerah. Ujung tombaknya adalah guru. Jika hasil TKA masih rendah, berarti ada ketidakseriusan dalam menyerap pelatihan tersebut,” kritiknya.
2. ​Sarana dan Prasarana (Sarpras): Kondisi fisik sekolah, terutama sekolah swasta di bawah naungan yayasan (seperti GMIM), mendapat sorotan tajam. Banyak ditemukan ruang kelas yang bocor saat hujan, ketiadaan komputer, hingga toilet yang tidak layak. “Bagaimana mau berprestasi kalau mau belajar saja basah karena hujan?”
3. ​Manajemen Sekolah: Febry meminta dengan tegas agar pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota dibebaskan dari kepentingan politik atau luar lainnya. “Pendidikan jangan diintervensi oleh hal-hal lain. Kepala sekolah dan pengawas harus profesional.”

Sebagai penutup, Febry menawarkan tiga solusi konkret yang harus dijalankan yaitu peningkatan kualitas guru, pembenahan fasilitas (Sarpras) dan pembersihan manajemen sekolah dari intervensi.
​
“Kita perlu perubahan, jangan banyak membela diri dengan alasan-alasan. Fokus pada perbaikan demi masa depan anak-anak kita,” pungkas Febry yang juga dikenal sebagai tokoh pendidikan Sulawesi Utara.(vil)

​