SiteSulut.com— Keselamatan masyarakat menjadi isu paling krusial dalam rapat koordinasi penanganan dampak bencana longsor yang memutus ruas jalan nasional Tinerungan, Kecamatan Ranowulu.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Fave Hotel Bitung, Senin (15/6/2026) tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE, Pemerintah Kota Bitung Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara dihadiri Kepala BPJN, Handiyana PT MSM dihadiri Presiden Direktur, David Sompie, DPRD Provinsi Sulawesi Utara Komisi III, oleh Ketua Berty Kapojos, Nick Lomban, Yongkie Limen, Roy Roring, Tonny Supit dan Haslinda Rotinsulu, Aparat TNI-Polri dihadiri Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, SIK, MH, Pemerintah Kecamatan Camat Ranowulu, Fransisca Cornelia Joice Komaling) Perwakilan masyarakat Tinerungan dan Kelurahan Pinasungkulan.

Menanggapi kekhawatiran warga terhadap jalur alternatif yang dinilai rawan kecelakaan, opsi pemanfaatan sementara jalan khusus milik PT Meares Soputan Mining (MSM) kini menguat sebagai solusi darurat utama.

Presiden Direktur PT MSM, David Sompie, memaparkan secara transparan tiga persoalan utama yang selama ini mengganjal optimalisasi jalan yang dibangun oleh pihak perusahaan.

Dikatakan Sompie, PT MSM sebenarnya telah merampungkan pembangunan jalan khusus sepanjang 3,1 kilometer sejak akhir tahun lalu dengan standar kualitas setara jalan nasional.

“Secara fisik, jalan ini sudah siap digunakan. Namun, pemanfaatannya masih tertahan karena harus menunggu penyelesaian proses administrasi dan legalitas yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),”ucapnya.
​
​Lanjut Sompie, menyangkut jalan nasional eksisting yang selama ini menjadi akses utama warga, namun kerap rusak parah akibat kondisi geografis dan bencana alam.

“Sebagai solusi jangka panjang, PT MSM mengusulkan skema tukar guling agar jalan khusus baru yang mereka bangun dapat dialihkan statusnya menjadi akses publik yang lebih aman dan layak,”ungkapnya.
​
Menurut Sompie, sebagian besar warga terdampak sejatinya telah menerima kompensasi, bahkan sekitar 30 kepala keluarga (KK) sudah direlokasi ke perumahan baru di Danowudu. Meski demikian, masih ada beberapa pihak yang belum sepakat mengenai nilai ganti rugi yang mengacu pada hasil appraisal independen. PT MSM menegaskan tetap mengedepankan dialog persuasif untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kami tidak pernah menutup akses komunikasi dengan masyarakat. Semua proses terus berjalan dan kami berharap ada solusi yang mengedepankan kepentingan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi investasi,” tegas David Sompie.

​
​Menanggapi spekulasi yang beredar mengenai penyebab longsor di Tinerungan, David Sompie meminta semua pihak untuk bijak dan tidak menarik kesimpulan sepihak tanpa dasar yang kuat.
​
Ia membeberkan bahwa PT MSM memiliki sistem pemantauan pergerakan tanah secara real-time. Berkat sistem tersebut, potensi longsor sebenarnya sudah terdeteksi lebih awal, sehingga pihak perusahaan sempat menutup akses sebelum bencana terjadi demi mencegah adanya korban jiwa.

​”Fokus utama kita adalah keselamatan masyarakat. Penanganan permanen longsor tetap berjalan, tetapi akses yang aman bagi warga juga harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, penyebab longsor harus dibuktikan melalui kajian teknis dan ilmiah, bukan berdasarkan asumsi,” pungkas David.

​Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen lintas sektor. Bagi warga Tinerungan dan Ranowulu, akses jalan yang aman bukan sekadar fasilitas infrastruktur, melainkan urat nadi kehidupan yang tidak boleh terputus.(vil)