SiteSulut.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara, Henry Walukow, melontarkan kritik pedas terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Sulut Tahun 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (11/11).

Henry menilai penyusunan postur APBD 2027 belum mencerminkan asas keadilan dan skala prioritas.

Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat yang diserap anggota dewan lewat pembahasan awal, Musrenbang, hingga Paripurna Reses justru minim diakomodir oleh eksekutif.

​”Kalau mau buka data, saya minta data sekarang, berapa persen yang diakomodir hasil daripada aspirasi DPRD, yang notabene adalah aspirasi masyarakat. Coba kita totalkan Pak, siapa tahu kalau ini terbuka-buka sekarang, berapa persen yang diakomodir,” tegas Henry di hadapan pimpinan Banggar dan TAPD.

Ia mencontohkan infrastruktur mendesak di kawasan ekonomi khusus (KEK) Likupang Selatan yang hingga kini terkesan diabaikan, padahal kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
​
“Jalan di Likupang Selatan itu kalau rusak masih boleh berjalan, tapi ini jalan sudah hampir putus, tetap tidak diakomodir. Mau sampai berapa kali disampaikan lewat Paripurna? Sebuah program seharusnya bukan hanya diperhatikan dalam hal perencanaan, tetapi output sampai impact manfaat bagi masyarakat itu harus dipikirkan. Masak lebih penting AC, laptop, dan lain sebagainya?” sentil Politisi vokal dari partai Demokrat ini Dapil Minut-Bitung.
​
Menurut Henry, untuk penghematan anggaran, pemerintah seharusnya memprioritaskan perbaikan ketimbang pengadaan baru barang-barang elektronik atau perlengkapan kantor.
​
​Tak hanya soal pokir reses, legislator Sulut ini juga menyuarakan minimnya komitmen penganggaran (backup budget) terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.

​Ia mencontohkan sejumlah Perda krusial yang terancam mandek akibat ketiadaan alokasi anggaran, seperti Perda Perlindungan Disabilitas, Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Perda RTRW terkait perbaikan kawasan konservasi, hingga Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).

​”Contoh Perda Perlindungan Disabilitas yang sudah running beberapa tahun. Apakah sarana prasarana publik sudah pro terhadap disabilitas? Apakah penerimaan tenaga kerjanya sudah diakomodir? Kemarin juga saat pembahasan DP3A, ada kewajiban menyiapkan sistem data gender dan anak. Pas ditanyakan tidak ada, alasannya karena tidak ada anggaran,”jelasnya.

​Henry mengingatkan TAPD agar menentukan alokasi APBD berdasarkan skala prioritas objektif dan sistem penilaian (scoring) yang jelas, bukan atas dasar kedekatan atau kepentingan subjektif semata.

​”Saya mengerti kita efisiensi dan ada kebutuhan-kebutuhan lain, tetapi harus ada skala prioritas. Kalau perlu Pak Sekretaris, apa yang kita tetapkan ini pakai scoring, bukan karena mau si A, si B, si C. Masih banyak hal urgen yang perlu kita pikirkan bersama,” pungkasnya.(vil)