SiteSulut.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara resmi menyatakan persetujuan agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tingkat pembahasan selanjutnya.
Persetujuan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Sulut dari Fraksi PDIP, Berty Kapojos, S.Sos, dalam Rapat Paripurna agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027.
Berty menegaskan bahwa, APBD memegang peran sentral dan bukan sekadar dokumen yang memuat angka pendapatan serta belanja daerah.
“Fraksi PDI Perjuangan memandang APBD bukan sekadar dokumen yang memuat angka pendapatan dan belanja, tetapi merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program-program nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kapojos.
Meski menyatakan setuju untuk dibahas ke tahap berikutnya, Fraksi PDIP memberikan catatan krusial kepada jajaran eksekutif, khususnya mengenai skema alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Berty mengingatkan bahwa hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun 2027 saat ini masih menggunakan asumsi alokasi TKDD Tahun 2026. Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Sulut segera menyiapkan langkah antisipatif.
“Pihak eksekutif perlu menyampaikan rencana penyesuaian alokasi setelah TKDD Tahun 2027 keluar, untuk nantinya dibahas kembali bersama-sama dengan DPRD,” tegasnya.
Di luar catatan anggaran, Fraksi PDIP turut memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian Pemprov Sulut yang berhasil meraih penghargaan Terbaik 1 kategori Akses Penduduk Terhadap Layanan Pendidikan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch 2 Regional Sulawesi Utara oleh Kemendagri di Makassar.
Momentum tersebut juga dimanfaatkan Berty untuk menyampaikan ucapan Dirgahayu ke-62 Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus memberikan selamat ulang tahun kepada Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus (ke-63) dan Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay (ke-69).
Mengakhiri pemandangan umum fraksinya, Berty berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin erat demi mewujudkan pembangunan Bumi Nyiur Melambai yang semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan.(vil)

Tinggalkan Balasan