SiteSulut.com — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi bersama Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara di ruang rapat Komisi III, Selasa (1/9/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Berty Kapojos didampingi Yongkie Limen, Nick Lomban, Remly Kandoli, Gracia Oroh dan Haslinda Rotinsulu, guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program serta kegiatan Tahun Anggaran 2026.

Fokus utama pembahasan meliputi perkembangan realisasi program pembangunan daerah, kendala di lapangan, serta langkah-langkah percepatan untuk mencapai target pembangunan strategis di Bumi Nyiur Melambai.

​Dalam pemaparannya, Kasatker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara, Kries Kuswara, menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan fungsi pembangunan melalui kolaborasi dan sinergi lintas kementerian.

Program-program tersebut meliputi bidang pendidikan melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Agama, sektor perdagangan untuk penanganan pasar serta UMKM, pembangunan fasilitas olahraga di bawah koordinasi kementerian terkait, hingga penanganan rumah sakit mangkrak yang masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres).

​Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah progres pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Inpres Nomor 8 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Kries memaparkan bahwa proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Tampusu, Kabupaten Minahasa, saat ini telah mencapai progres fisik sebesar 93 persen dan dijadwalkan fungsional pada akhir Desember mendatang.

​”Untuk tahap dua di Tampusu, anggarannya mencapai 293 miliar rupiah dengan kapasitas tampung awal 1.080 siswa yang kini di-upgrade menjadi 1.260 siswa. Fasilitas yang dibangun sudah sangat lengkap, mulai dari asrama guru dan siswa, ruang kelas, rumah ibadah, hingga sarana pendukung lainnya,” ujar Kries di hadapan para legislator Komisi III didampingi Vicka Makarau dan Jolan Sumajow.

​Ia menambahkan, meski sempat terkendala kontur dan luas lahan efektif sekitar 5,4 hektar yang membuat fasilitas lapangan sepak bola standar internasional harus disesuaikan menjadi mini soccer, proyek tersebut kini telah memasuki tahap pemanfaatan.

Bahkan, para siswa dilaporkan sudah mulai menempati asrama sejak beberapa hari lalu dan baru saja merampungkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan total 395 siswa dari data desil 1 dan desil 2 Kementerian Sosial.
​
Selain di Tampusu, Satker Prasarana Strategis juga merencanakan kelanjutan program pada tahap berikutnya (tahap 3B) di tiga lokasi baru, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Minahasa Utara (Airmadidi), dan Minahasa Selatan (Tenga).

Namun, pelaksanaan di wilayah-wilayah tersebut masih menunggu kesiapan readiness criteria dari pemerintah daerah setempat, seperti kejelasan sertifikat lahan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dan lain-lain.

​Menanggapi pemaparan tersebut, Komisi III DPRD Sulut memberikan sejumlah catatan penting.

Kapojos meminta agar Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis senantiasa membangun koordinasi yang erat dan transparan dengan DPRD selaku pengawas di daerah.

Hal ini dinilai krusial agar setiap kendala teknis, termasuk persoalan pembebasan lahan dan kesiapan infrastruktur daerah, dapat diselesaikan bersama melalui terobosan-terobosan cepat demi menyukseskan program prioritas nasional di Sulawesi Utara.

“Rencana minggu depan kita komisi III mau turun lapangan melihat kondisi yang ada di Tampusu,”ungkap Ketua Komisi III Berty Kapojos.(vil)