MANADO – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 bersama perangkat daerah mitra kerja Komisi I dan II di Gedung Cengkih, Senin (13/4/2026).

Anggota DPRD Sulut, Louis Schramm, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai belum maksimal.
​
Sorotan utama tertuju pada buruknya infrastruktur digital di lingkup Pemerintah Provinsi.

Schramm menyebut masalah internet bukan sekadar kendala teknis, melainkan penghambat pelayanan publik yang vital.
​
​Louis Schramm menegaskan bahwa kualitas internet di kantor pemerintahan, termasuk Gedung DPRD, sangat memprihatinkan.

Ia bahkan menyoroti dampak buruknya di sektor kesehatan.
​
“Di saat rumah sakit daerah harus berkomunikasi dengan rumah sakit rujukan di Jakarta untuk koordinasi operasi, itu tidak bisa dijalankan karena internet bermasalah. Internet ini barang tidak jelas, ‘hantu’ ini. Saat pemeriksaan dibuka, saat tidak ada pemeriksaan ditutup lagi,” tegas Schramm.

​Sebagai solusi, ia menyarankan agar pengelolaan internet dikembalikan ke masing-masing SKPD agar lebih transparan dan tidak menjadi temuan berulang setiap tahun.
​
​Selain masalah digital, beberapa instansi lainnya tidak luput dari “semprotan” politisi Gerindra yang dikenal vocal.

Schramm menyoroti proses seleksi Paskibraka yang diterpa isu nepotisme. Ia menegaskan agar prestasi di tingkat nasional tidak dijadikan tameng, mengingat kualitas baris-berbaris di tingkat daerah sempat viral karena dinilai kacau.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti soal fasilitas fisik kantor Satpol PP. Schramm menyebut gedung kantor tersebut lebih mirip lokasi “syuting film horor” karena banyaknya pohon beringin tua yang tidak terawat dan sempat menimpa pos jaga.

Tak hanya itu terkait anggaran, ia menyentil Biro Hukum yang tidak bisa melakukan konsultasi ke Kemendagri karena alasan anggaran. Sementara untuk Biro Adpim, ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak menghilangkan fungsi protokoler Gubernur.

“Jangan sampai Pak Gubernur berjalan sendiri tanpa pendampingan protokoler yang jelas,” tambahnya.
​
Kritik paling menohok diarahkan kepada Bappeda Sulut. Schramm mengaku kecewa karena aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan sering kali hilang saat pelaksanaan, padahal sudah dibahas berulang kali.
​
“Kami turun reses menjanjikan pembangunan kepada masyarakat, tapi saat pelaksanaan justru tidak ada. Kalau memang tidak bisa, sampaikan saja. Jangan sampai ini jadi beban bagi kami saat bertemu masyarakat,” tukasnya kepada Kepala Bappeda, Elvira Katuuk.
​
Di akhir penyampaiannya, Louis Schramm mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas kerja agar selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. .

“Saya berharap evaluasi ini menjadi cambuk bagi SKPD untuk memperbaiki kinerja demi kepentingan masyarakat Bumi Nyiur Melambai,”pungkasnya.(vil)