SiteSulut.com, Manado – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara, Pricylia Rondo, mempertanyakan kejelasan alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Sulut Tahun 2027.

Pasalnya, Provinsi Sulut telah diproyeksikan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
​
Hal tersebut diungkapkan Pricylia dalam rapat pembahasan Ranperda APBD Sulut 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, baru-baru ini.

Pricylia menyoroti posisi Sulut yang digadang-gadang sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Namun, dalam dokumen kebutuhan prioritas TA 2027, alokasi anggaran khusus untuk Dinas Pertanian justru tidak terlihat secara mendetail.
​
“Waktu RDP Komisi 2 dengan dinas terkait sekitar dua minggu lalu, kami berbincang dengan Dinas Pertanian. Informasi dari Kadis Pertanian, Sulut ini salah satu yang akan dijadikan lumbung pangan nasional. Nah, kalau berbicara lumbung pangan, tentu banyak hal yang harus disiapkan pemerintah provinsi,” kata Pricylia politisi cantik dari fraksi partai PDIP.

Selain masalah pertanian, politisi Komisi 2 DPRD Sulut ini juga meminta kejelasan rincian tambahan anggaran senilai Rp 1,6 miliar lebih pada Dinas Ketahanan Pangan untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
​
“Dapatkah dirinci soal CPPD ini, apakah hanya terkait pembagian beras atau hal lain? Kami ingat 6 Juli 2026 lalu saat rapat Banggar, target ketahanan pangan kita sampai 76 persen dan capaian Pemprov sudah 72 persen. Apakah dengan dipilihnya Sulut sebagai lumbung pangan nasional, kesiapan program kita akan jauh lebih oke.” tutur Rondo yang juga Ketua Pansus P3A DPRD Sulut.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, menjelaskan sebagian besar alokasi dana tersebut sudah terikat penggunaan sesuai aturan teknis (DAU yang ditentukan penggunaannya) maupun pemenuhan kewajiban daerah.

​”Dari 59 miliar ini kalau dipilah, 13,29 miliar untuk ganti rugi, 19 miliar Dana Bagi Hasil (DBH) infrastruktur jalan kembali ke Dinas PU sebagai bentuk kepatuhan penganggaran. Lalu ESDM 5 miliar, PTDP Persampahan 3,3 miliar, Kesra 2,7 miliar, Kesbangpol, serta Dinas Kesehatan dan rumah-rumah sakit hampir 10 miliar. Jadi untuk kesehatan dan rumah sakit ini sudah tidak bisa diganggu lagi karena DAU yang ditentukan penggunaannya,” jelas Tahlis.

​Mengenai CPPD pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp 1,693 miliar, Tahlis menegaskan bahwa penyediaan cadangan pangan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat.

​”CPPD ini menjadi kewajiban pemerintah daerah. Harapannya, kalau terjadi paceklik, El Nino, dan sebagainya, kita bisa mendistribusikan CPPD tersebut. Kalau kondisi normal tidak bisa dikeluarkan. Di kabupaten/kota juga wajib, dan untuk tingkat provinsi dialokasikan Rp 1,693 miliar,” terangnya.
​
Merespons penjelasan Sekprov, Pricylia Rondo mengapresiasi keterbukaan TAPD, namun tetap meminta dokumen pendukung disajikan secara utuh dan terperinci untuk kelanjutan pembahasan APBD 2027.

​”Kami minta dokumen yang lengkap dari Pak Sekrof agar pembahasan besok bisa lebih detail. Karena yang kita bahas ini bukan hanya soal tambahan ini saja, tapi keseluruhan APBD 2027 secara komprehensif,” pungkas Pricylia yang dikenal vocal, sosial dan merakyat.(vil)

​