SiteSulut.com, Manado – Pembahasan Ranperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) telah mencapai tahap akhir atau sekitar 90 persen.

Hal ini diungkapkan, Ketua Pansus Pricylia Rondo, dalam rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara bersama instansi terkait, diruang serbaguna DPRD Sulut, Senin (9/11/2026).

​Ketua Pansus P3A DPRD Sulut, Pricylia Rondo, usai rapat pembahasan di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Senin, mengemukakan

Rondo mengungkapkan, dari total 100 pasal yang direncanakan, pembahasan saat ini telah memasuki pasal 89 pada bab keenam.

​”Sampai dengan hari ini kira-kira sudah hampir rampung 90 persen lebih kita menyelesaikan bab demi bab serta pasal demi pasal,” ujar Rondo.
​
Rondo yang juga anggota fraksi dari PDIP menjelaskan, percepatan pembahasan tersebut dilakukan mengingat adanya batas waktu (time limit) yang diberikan oleh kementerian terkait.

“Guna menuntaskan regulasi tersebut, pihak Pansus menjadwalkan pembahasan secara intensif setiap pekannya, termasuk mengagendakan koordinasi langsung dengan Kementerian P3A dalam pekan berjalan,”ucapnya.

​Menurut Pricylia, langkah koordinasi secara berjenjang juga telah dilakukan di tingkat daerah dengan melibatkan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota.

“Ke depan, Pansus berencana mengundang para pemangku kepentingan dari kabupaten dan kota untuk hadir dan memberikan masukan guna memperkuat substansi peraturan daerah tersebut,”tuturnya.
​
Menanggapi pertanyaan seputar efektivitas implementasi regulasi ke depan, Prysilia menegaskan komitmen bersama antara DPRD dan jajaran eksekutif, khususnya dinas terkait, dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
​
“Puji Tuhan, selama hampir enam kali kita mengadakan pertemuan, dinas-dinas terkait semuanya hadir dan mempunyai komitmen bersama untuk satu tujuan yang baik dalam pembahasan Ranperda ini,” tambah Rondo didampingi sekretaris Pansus P3A, Hillary Tuwo.

​Rondo berharap keberadaan regulasi ini nantinya dapat menjawab berbagai hambatan yang sebelumnya sempat menemui kendala pada periode-periode terdahulu, sehingga payung hukum perlindungan perempuan dan anak di daerah ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara optimal.

“Saya berharap keberadaan regulasi tersebut nantinya dapat menjawab berbagai hambatan yang sebelumnya sempat menemui kendala pada periode-periode terdahulu. Dengan demikian, payung hukum perlindungan perempuan dan anak di daerah ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara optimal,”pungkasnya.(vil)