SiteSulut.com, Manado – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, Roy Anter, menyoroti sikap sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dinilai abai dan memandang enteng.

Hal ini di sampaikan Anter dalam rapat pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulut Tahun 2026 bersama TAPD, diruang rapat Paripurna, Senin (9/11/2026).

​Roy Anter menegaskan pentingnya kehadiran langsung para pimpinan perangkat daerah, terutama saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk untuk satu tahun anggaran penuh.
​
“Kepala perangkat daerah hadir ya. Kalaupun ini sudah dibahas di PPAS, mungkin ada saja yang terlewatkan. Besok tetap dihadirkan kepala perangkat daerah,” ujar Roy Anter dalam rapat pembahasan anggaran.

​Ia mempertanyakan kepedulian para pejabat Pemprov terhadap penyusunan anggaran tahun 2027 yang dinilainya sangat minim.

Selain jarang hadir, Roy Anter mengeluhkan sulitnya membangun komunikasi dengan para kepala dinas maupun kepala badan.

​”Ini menjadi pertanyaan besar ketika anggaran untuk tahun 2027 tidak ada perhatian dari kepala perangkat daerah. Banyak juga kepala perangkat daerah, kepala badan, kalau ditelepon tidak mau angkat,” tegasnya.

​Menanggapi sorotan tersebut, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Silangen menyetujui usulan untuk menghadirkan seluruh pimpinan SKPD dalam kelanjutan rapat esok hari.

Silangen turut menyentil etika pejabat Pemprov yang dinilai kurang menghargai lembaga legislatif, termasuk kejadian saat wakil ketua DPRD dipersulit untuk berkomunikasi dengan pimpinan Dinas Perumahan dan Permukiman.

​”Itulah Pak Sekprov, anak buahnya tolong diperbaiki etikanya. Besok hadir semua, saya setuju hadir semua,” pungkas Fransiskus Silangen sebelum mengetok palu skorsing rapat.(vil)