SiteSulut.com – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., tampil menjadi pembicara dalam side event Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Biodiversity Conference / CBD COP17) yang digelar di Yerevan, Armenia, Kamis (22/10).
Hadir sebagai Coastal 500 Champion Indonesia, Bupati termuda di Sulawesi Utara ini memaparkan praktik baik masyarakat Kepulauan Sangihe dalam menjaga dan mengelola ekosistem laut mereka di hadapan forum internasional.
Sesi bertajuk “Advancing GBF targets through community-led coastal fisheries management, nearshore exclusion zones, and OECMs” tersebut diselenggarakan oleh Rare bersama Blue Ventures dan International Collective in Support of Fishworkers. Acara berlangsung di Talin Side-event Room 1, Blue Zone, dan disiarkan secara daring.
Dalam pemaparannya, Michael menegaskan bahwa menjaga dan melindungi laut bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud jati diri masyarakat Kepulauan Sangihe. Sebagai wilayah kepulauan, kehidupan warga Sangihe sangat bergantung pada kelestarian kawasan pesisir dan perairannya.
“Kehadiran kami di sini untuk membagikan pengalaman nyata dari masyarakat Sangihe yang hidup berdampingan dengan laut, sekaligus memperkuat jejaring kerja sama internasional demi perlindungan wilayah pesisir,” ujar Michael suami tercinta dari Cherry Shandyca Soeyoenus.
Ia menambahkan, pengelolaan laut berbasis masyarakat yang berjalan di Sangihe terbukti mampu menjaga ekosistem pesisir sekaligus menjamin kesejahteraan para nelayan lokal.
Menurutnya, suara dan kearifan masyarakat kepulauan perlu terus didengar di tingkat global.
“Laut adalah nafas kehidupan masyarakat Sangihe. Ketika kita melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga kawasan perairan mereka, perlindungan ekosistem dan peningkatan ekonomi nelayan bisa berjalan seiring. Model tata kelola berbasis kearifan lokal inilah yang kami bagikan agar bisa menjadi inspirasi bagi dunia,” tegasnya.
Diskusi dalam forum dunia ini membahas pentingnya tata kelola pesisir berbasis masyarakat, mulai dari penetapan zona eksklusi perairan dekat pantai, kawasan laut yang dikelola komunitas lokal, hingga other effective area-based conservation measures (OECM).
Pendekatan ini dinilai efektif membantu negara-negara mencapai Target 3 dan Target 10 Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (Global Biodiversity Framework).
Selain Indonesia, forum ini juga menampilkan pengalaman dari Filipina, Ghana, dan Mozambik. Praktik dari negara-negara tersebut membuktikan bahwa tata kelola lokal mampu melindungi ekosistem pesisir, menjamin hak tenurial masyarakat, menjaga keberlanjutan perikanan, serta menopang perekonomian warga.
Rangkaian diskusi ini turut menghasilkan rekomendasi kebijakan serta skema pembiayaan untuk mendukung peta jalan nasional 30×30 dan Strategi serta Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP).
Tinggalkan Balasan