SiteSulut.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Cindy Wurangian, melontarkan kritik keras terhadap kualitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulut pada Selasa (8/9), Cindy menegaskan pengadaan fasilitas megah tidak ada artinya jika penanganan pasien masih lambat dan tidak bermutu.

​”Tidak ada gunanya membeli semua peralatan dan melakukan kerja sama dengan BPJS, tetapi ketika masyarakat membutuhkan pelayanan justru kelimpungan,” tegas Cindy di Ruang Komisi IV DPRD Sulut.

Sorotan tajam ini berawal dari laporan warga di Bitung yang terkendala saat berobat ke puskesmas. Alat laboratorium yang dibutuhkan rusak, sehingga pasien terpaksa melakukan pemeriksaan lanjutan memakai biaya sendiri.

Cindy mempertanyakan kejelasan skema rujukan BPJS jika terjadi kendala teknis semacam itu.
​Ia meminta Dinkes Provinsi Sulut membuat pemetaan menyeluruh terkait kondisi alat kesehatan (alkes) di seluruh fasilitas, meski sebagian puskesmas berada di bawah wewenang kabupaten/kota.
​
“Memang ini bukan sepenuhnya domain Dinas Kesehatan Provinsi, tetapi secara keseluruhan harus ada pemetaan. Minimal datanya harus ada, sehingga intervensi pemerintah bisa masuk ke sasaran yang tepat,” ujarnya.

​Cindy juga menyentil pentingnya suasana kerja yang memanusiakan tenaga medis serta kehadiran pengawasan manajemen rumah sakit agar masalah kecil tidak bergulir menjadi polemik besar.
​
​Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sulut, dr. Lidia Tulus, menyatakan bahwa pemantauan alkes dipantau melalui sistem nasional Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK). Sayangnya, pembaruan data kerap terhambat miskomunikasi di lapangan.
​
“Puskesmas dan rumah sakit wajib menginput data secara real time dan real data. Kadang terjadi miskomunikasi di fasilitas kesehatan sehingga data tidak diperbarui,” terang Lidia.

​Pembaruan data ASPAK sangat krusial karena menjadi acuan pemerintah pusat dalam menyetujui bantuan alkes baru. Jika status alat rusak tidak terbarui di sistem, pengusulan penggantian akan otomatis ditolak.

​Guna menyelesaikan persoalan ini, Dinkes Sulut berjanji memperketat pengawasan ke tingkat kabupaten/kota. Pembaruan data ASPAK dipastikan akan digenjot saban bulan agar pelayanan di garis terdepan masyarakat tetap optimal.(vil)