SiteSulut.com— Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut.

Rapat ini digelar dalam rangka evaluasi capaian program kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026.

​Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Braien Waworuntu. Ia didampingi oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Rhesa Waworuntu, Julietje Maringka, Hillary Tuwo, Henry Walukow, Muliadi Paputungan, Eugenie Mantiri, serta koordinator yang juga Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter.
​
Dalam rapat tersebut, sorotan tajam datang dari Anggota Komisi I DPRD Sulut, Hillary Julia Tuwo. Politisi muda ini mempertanyakan realisasi anggaran program pemberdayaan lembaga yang dinilainya cukup fantastis, yakni mencapai Rp2,6 miliar.

​Hillary melihat ada kejanggalan dalam laporan data, di mana realisasi untuk anggaran jumbo tersebut masih tercatat nol alias belum ada pergerakan pada triwulan pertama.

​”Khusus program pemberdayaan lembaga ini, mungkin datanya yang belum update atau bagaimana? Di sini saya lihat belum ada realisasinya, Bu. Angkanya masih utuh Rp2,6 miliar, dan di bagian realisasinya belum dicantumkan,” ujar Hillary dalam rapat.
​

Ia menambahkan, Dinas PMD harus transparan mengingat anggaran tersebut memayungi banyak kegiatan krusial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti program Posyandu dan PKK.

​”Apakah memang belum ada pelaksanaan kegiatan di triwulan satu? Karena saya lihat kan ini anggarannya cukup besar, Rp2,6 miliar. Apakah memang belum dilaksanakan kegiatannya atau memang belum di-update di data realisasi ini?” cecar Hillary.

​Mendapat pertanyaan kritis tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PMD Provinsi Sulut, Novita Lumintang, S.STP, M.Si., langsung memberikan klarifikasi. Novita mengakui bahwa data yang dipegang oleh pihak DPRD memang belum diperbarui (update).

​”Iya, izin Bu, mungkin kami memang belum update. Namun, kami informasikan karena ini ditarik datanya tanggal 31 Maret, sehingga masih terbaca realisasi penganggarannya per tanggal 31 Maret,” jelas Novita.
​
Menurut Novita, memasuki bulan April, sebenarnya sudah ada tiga kegiatan besar yang berjalan, yang mencakup dua kegiatan PKK dan satu kegiatan Posyandu.

​Lebih lanjut, Novita membeberkan rincian penggunaan anggaran tersebut, salah satunya untuk pos kegiatan Posyandu tahun 2026 yang menyerap dana sebesar Rp400.031.000.
​
Anggaran Posyandu tersebut dialokasikan untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat di 15 kabupaten/kota. Sebanyak Rp130 juta di antaranya digunakan untuk pengadaan jatah susu serta makanan sehat bagi lansia, bayi, dan ibu menyusui.
​

“Dan itu sebagian besar sudah kami serahkan pada saat halalbihalal pelaksanaan Ramadan pada bulan Maret kemarin. Sudah diserahkan secara keseluruhan pada bulan April pada saat rapat kerja daerah tingkat provinsi,” papar Novita.
​
Selain itu, ada pula anggaran sebesar Rp100 juta untuk penyelenggaraan acara. Dana ini telah digunakan untuk dua kegiatan, yaitu Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat provinsi 6 bidang SPM, dan Rakerda yang melibatkan 15 kabupaten/kota.
​
Sementara untuk program PKK, Novita menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menggelar kegiatan rapat kerja pada bulan April lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpusat di Hotel Luwansa dengan melibatkan peserta dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
​
“Terkait dengan bantuan-bantuan masyarakat, kami sudah serahkan sesuai dengan petunjuk dan arahan ke beberapa kabupaten/kota, terutama pada saat pelaksanaan halalbihalal di Kabupaten Bolaang Mongondow secara keseluruhan. Nanti secara rinci izin kami sampaikan secara tertulis,” pungkas Novita.(vil)