SiteSulut.com-Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Louis Schramm meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Sulut, agar mengusulkan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) guna mengatasi krisis kekurangan tenaga pendidik di daerah tersebut.

​Hal itu ditegaskan Louis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut di Ruang Rapat Komisi IV, Manado, Senin (11/5/2026).

​”Di Sulawesi Utara kita masih kekurangan banyak guru. Masalahnya, masih ada guru honorer yang tidak terdaftar dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Bagaimana nasib mereka, sedangkan kebutuhan guru kita masih sangat banyak?” ujar Louis dalam rapat tersebut.
​
Ia menekankan agar guru honorer, terutama yang selama ini belum terakomodasi dalam sistem Dapodik, mendapatkan prioritas dalam usulan formasi PNS ke depan demi menjamin kesejahteraan dan status kerja mereka.
​
“Sebaiknya yang belum terdaftar dalam Dapodik ini, para honorer ini, diusulkan untuk menjadi PNS untuk ke depan,” tambahnya.

​Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut Femmy Suluh menjelaskan bahwa berdasarkan analisis kebutuhan, pihaknya masih memerlukan sekitar 1.100 guru untuk mengisi formasi di tingkat SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

​Femmy mengungkapkan bahwa persoalan ini telah disampaikan Gubernur Sulut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat kunjungan kerja ke daerah itu beberapa waktu lalu.
​
“Sesuai penyampaian Bapak Menteri dan Ibu Dirjen bahwa mulai tahun ini rekrutmen guru tidak lagi dengan jalur PPPK, tetapi sebagai CPNS. Pertimbangannya untuk memberikan kepastian pengembangan karier guru,” kata Femmy.

​Ia menjelaskan bahwa skema PPPK memiliki batasan waktu kontrak yang mengharuskan proses administrasi berulang setiap periode tertentu. Dengan jalur PNS, diharapkan tenaga pendidik memiliki stabilitas kerja yang lebih baik.
​
“Kita masih menunggu penetapan formasi dan kuota dari Kemenpan-RB. Namun, kita sudah mengajukan usulan kurang lebih 1.100 formasi guru. Apalagi tahun ini ada 226 guru yang akan memasuki masa pensiun,” tuturnya.

​Femmy juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi kendala anggaran untuk pembayaran honorer daerah, sehingga rekrutmen melalui jalur pusat menjadi solusi utama untuk memenuhi kekurangan guru pada periode 2026-2027.

​RDP tersebut dipimpin langsung oleh Louis Schramm didampingi sejumlah anggota Komisi IV lainnya yakni Cindy Wurangian, Muslimah Mongilong, Vionita Kuerah Julyeta, dan Paulina Runtuwene dalam rangka evaluasi program dan kegiatan triwulan I tahun 2026.(vil)