TALAUD – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud mulai bergerak melakukan peninjauan lapangan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Wakil Ketua Pansus, Dona Framita Tine, SE mengungkapkan kegiatan turun lapangan ini untuk memastikan sinkronisasi antara laporan di atas kertas dengan realita pembangunan fisik di lapangan.

“Kegiatan turun lapangan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif,”ujarnya.

Lanjut Srikandi dari partai Demokrat ini, fokus utama tim adalah meninjau sejumlah proyek infrastruktur yang menggunakan APBD, mulai dari pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, hingga sarana pendidikan.

“Kami tidak ingin hanya menerima angka-angka di atas meja. DPRD harus memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Talaud,” ujar Dona, usai melakukan peninjauan, Jumat (27/3/2026).

Dona mengungkapkan, proyek talud di Mamahan dan Essang menjadi catatan serius karena pengerjaannya belum selesai, padahal hampir melewati tenggat waktu yang ditentukan.
​
“Torang ada turun di puskesmas Dapalan, Puskes Gemeh, dan Beo. Serta kami juga meninjau proyek Talud yang ada di Mamahan dan Essang yang hampir habis waktu kerja tapi proyek belum selesai,”tuturnya.
​
Menurut Dona, hasil dari temuan lapangan ini nantinya akan disusun menjadi dokumen rekomendasi resmi DPRD.

“Dokumen tersebut akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud dalam rapat paripurna mendatang sebagai bahan evaluasi kinerja Bupati,”jelasnya.

​Dona menegaskan, jika ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian yang fatal, mereka tidak segan untuk meminta audit lebih mendalam dari pihak berwenang.

“Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Kami harap pemerintah daerah kooperatif menindaklanjuti temuan kami,” tambahnya.(vil)