SiteSulut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi bersama Gerakan Masyarakat Sulut Sejahtera (Gemass), baru-baru ini.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa rekomendasi, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu (MEP), mengungkapkan bahwa capaian PAD dari pajak kendaraan bermotor sejauh ini belum menyentuh angka 100 persen.

Hal ini terungkap dalam evaluasi anggaran belanja daerah yang dilakukan beberapa waktu lalu.
​
“Seperti yang disampaikan pada waktu kami mau mengesahkan anggaran belanja daerah kemarin, pencapaian PAD melalui pajak kendaraan bermotor itu tidak capai 100 persen. Jadi, faktanya memang ada warga yang tidak membayar pajak,” ujar Michaela di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Sulut, baru-baru ini.

​MEP menegaskan bahwa DPRD terus melakukan fungsi pengawasan terhadap instansi terkait.

“Keberhasilan penyerapan pajak sangat bergantung pada kesadaran personal masyarakat sebagai wajib pajak,”tuturnya.
​
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat di Bumi Nyiur Melambai untuk lebih taat pajak demi kelancaran pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Sulawesi Utara.
​
“Kami dari DPRD mengawasi ini, tetapi balik lagi ke kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak. Sebagai warga Sulut, ayo kita ajak teman-teman kita jangan malas bayar pajak kalau ingin pembangunan terjadi di Sulawesi Utara,” tegasnya.

​Lebih lanjut, politisi dari fraksi partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa dana yang terkumpul dari PAD nantinya akan dikelola kembali untuk kepentingan rakyat.

Menurutnya, prioritas pembangunan daerah sangat bergantung pada kekuatan anggaran yang salah satunya bersumber dari pajak kendaraan.
​
“Pajak ini kan baliknya ke masyarakat juga. Dari PAD ini kita bisa anggarkan untuk program-program yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah,” pungkas MEP yang juga calon kuat Ketua Golkar Sulawesi Utara.
​
Hadir dalam RDP tersebut sejumlah anggota lintas komisi DPRD Sulut diantaranya, Louis Schramm, Ruslan Gani dan Rhesa Waworuntu serta perwakilan dari kelompok masyarakat yang melayangkan aspirasi terkait kesejahteraan daerah.(vil)