SiteSulut.com- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut, Selasa (19/5/2026).

Rapat ini digelar dalam rangka evaluasi terhadap capaian program kegiatan Tahun Anggaran 2026.

​Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Braien Waworuntu. Ia didampingi oleh sejumlah anggota komisi lainnya, yakni Rhesa Waworuntu, Julietje Maringka, Hillary Tuwo, Henry Walukow, Muliadi Paputungan, Eugenie Mantiri, serta Koordinator Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter.

​Dalam rapat tersebut, jalannya diskusi sempat menghangat ketika Anggota Komisi I DPRD Sulut, Hillary Julia Tuwo, menyoroti realisasi anggaran triwulan pertama pada program pemberdayaan yang dinilai masih minim laporan.
​
“Untuk kegiatan satu sampai empat mungkin realisasinya sudah ada. Tapi khusus program pemberdayaan lembaga ini, mungkin datanya yang belum update atau bagaimana? Di sini saya lihat belum ada realisasinya, Bu. Angkanya masih Rp2,6 Miliar, dan di bagian realisasinya belum dicantumkan,” tanya Hillary yang dikenal vocal.

Srikandi cantik dari partai PSI ini mempertanyakan apakah kegiatan berskala besar tersebut memang belum berjalan atau hanya masalah keterlambatan pembaruan data. Mengingat, anggaran tersebut mencakup kegiatan krusial di masyarakat seperti Posyandu dan PKK.

​Mendengar pertanyaan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PMD Provinsi Sulut, Novita Lumintang, S.STP, M.Si., langsung memberikan klarifikasi.

Ia mengakui bahwa ada keterlambatan pembaruan data dalam laporan yang dibawa ke DPRD.
​
“Izin Bu, mungkin kami memang belum update. Namun, kami informasikan karena data ini ditarik per tanggal 31 Maret, sehingga masih terbaca realisasi penganggaran per tanggal tersebut. Sebenarnya di bulan April itu sudah ada tiga kegiatan yang berjalan dua kegiatan PKK dan satu kegiatan Posyandu,” jelas Novita.
​
Novita kemudian merinci pemanfaatan anggaran tersebut. Untuk sektor Posyandu di tahun 2026, dialokasikan dana sebesar Rp400.031.000 yang berwujud belanja barang untuk masyarakat di 15 kabupaten/kota.
​
“Dari jumlah itu, Rp130 juta dialokasikan untuk jatah susu serta makanan sehat bagi lansia, bayi, dan ibu menyusui. Sebagian besar sudah kami serahkan pada saat momen halalbihalal Ramadan Maret kemarin. Namun secara keseluruhan, sudah terealisasi penuh pada April saat rapat kerja daerah,” tambahnya.
​
Selain itu, terdapat anggaran Rp100 juta untuk penyelenggaraan acara yang telah digunakan untuk menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat provinsi 6 bidang SPM, serta Rakerda yang melibatkan 15 kabupaten/kota.

​Terkait dengan program PKK, Novita menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menggeber kegiatan sejak bulan April lalu yang dipusatkan di Hotel Luwansa. Kegiatan tersebut melibatkan pengurus tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
​
“Terkait dengan bantuan-bantuan masyarakat, kami sudah serahkan sesuai dengan petunjuk dan arahan ke beberapa kabupaten/kota, terutama pada saat pelaksanaan halalbihalal di Kabupaten Bolaang Mongondow secara keseluruhan. Untuk detail rinciannya, izin akan kami sampaikan secara tertulis,” pungkas Novita.
​
Sementara, Koordinator Royke Anter meminta agar Dinas PMD untuk segera memperbarui data administrasi agar sinkron dengan realisasi di lapangan.(vil)