Sitesulut.com-Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyerahan sertifikat tanah nelayan sehat, serta pas kecil dan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) di Kampung Petta Timur, Kecamatan Tabukan Utara, Selasa (6/5/2025).
Menurut Thungari, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa penyaluran BLT dan bantuan lainnya harus benar-benar diberikan kepada pihak yang layak menerima, bukan karena kedekatan dengan aparat kampung.
“Bukan bantuan terhadap saudara perangkat kampung, apalagi saudara Pak Kapitalaung. Kalau memang dia layak, tidak masalah. Tapi jangan sampai tidak layak lalu menerima bantuan, karena itu menimbulkan kecemburuan sosial,” tegas Thungari.
Pada kesempatan tersebut, disalurkan BLT tahap pertama kepada 36 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Petta Timur, mayoritas terdiri dari lansia dan anak yatim piatu. Setiap KPM menerima Rp1.200.000 untuk periode Januari hingga April 2025, dengan total anggaran mencapai Rp43,2 juta.
Selain itu, diserahkan pula 33 sertifikat tanah nelayan sehat kepada warga Petta Timur, hasil kerja sama antara Pemerintah Kampung, Dinas Perikanan, dan Badan Pertanahan Nasional. Tak hanya itu, sebanyak 47 nelayan dari Kecamatan Nusa Tabukan juga menerima pas kecil dan TDKP sebagai legalitas kapal perikanan mereka.
Thungari menjelaskan pentingnya TDKP dalam mendukung keselamatan pelayaran dan akses bantuan, terutama BBM bersubsidi. Ia memastikan bahwa prioritas penerima subsidi solar dan pertalite adalah nelayan yang berdomisili di Kepulauan Sangihe.
“Kita ingin pastikan BBM subsidi digunakan lebih dulu oleh nelayan Sangihe. Ini juga menjadi cara kita mendata kapal perikanan di bawah 5 GT secara ril,” katanya.
Thungari menekankan bahwa dana desa harus dirancang melalui partisipasi masyarakat dan dievaluasi secara berkala agar dampaknya bisa dirasakan langsung.
“Jangan hanya mengejar output atau penyerapan anggaran. Dana desa harus menghasilkan sesuatu yang nyata untuk masyarakat,” ujarnya.
Momentum ini juga menjadi bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe. Thungari berharap semangat kerja cepat, sinergis, dan ikhlas bisa berkembang menjadi budaya pelayanan publik yang tangguh, inovatif, dan solutif di daerah kepulauan tersebut.
Sementara itu, Kapitalaung Petta Timur, Irwanto Adilang, menyampaikan bahwa upaya mendapatkan sertifikat tanah nelayan sehat merupakan hasil dari komunikasi intens antara pemerintah kampung dengan dinas terkait.
“Ini buah dari lobi dan kerja sama yang baik. Kami bersyukur masyarakat bisa menerima manfaat ini,” ucapnya.(*).
