Foto: Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter

SiteSulut.com-Kasus dugaan keracunan massal setelah menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tomohon mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, Royke Anter

Politisi dari partai Demokrat ini menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus memberikan peringatan keras kepada pihak pengelola dan pengawas lapangan.
​
​Royke Anter menyampaikan rasa empati yang mendalam bagi keluarga dan ratusan siswa dari empat sekolah di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (26/1/2026)

Menurutnya, kejadian ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan anak-anak.
​
“Atas nama pribadi, keluarga, serta lembaga DPRD, kami menyampaikan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada keluarga dan anak-anak yang diduga mengalami keracunan saat mengkonsumsi MBG,”kata Anter.

Dikatakannya, tentu saya ingin menyampaikan kepada semua dapur pengelola MBG, saya tidak langsung mengvonis, tapi paling tidak saya hanya mengharapkan agar supaya kedepan pengawasan lebih baik lagi.

“Ini yang perlu dievaluasi agar dapur pengelolah MBG mulai dari pembelian bahan, proses memasak hingga penyaluran boleh sesuai mekanisme,”katanya.

Ia mengingatkan para pengawas yang telah ditugaskan agar tidak lalai dalam memantau setiap dapur pengelola MBG, baik di Sulawesi Utara maupun secara nasional.
​
​Royke menekankan bahwa program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini memiliki tujuan mulia untuk membantu keluarga kurang mampu dan mencetak generasi cerdas.

Ia sangat menyayangkan jika niat baik tersebut dirusak oleh oknum yang hanya mengejar profit.
​

“Anggaplah kita sedang memberi makan anak atau keluarga sendiri. Jika prinsip itu dipegang, makanan pasti bersih dan bermanfaat. Jangan hanya mencari keuntungan pribadi atau kelompok!” tegasnya.

​Lanjutnya, mengenai langkah tindak lanjut, DPRD Sulut saat ini masih memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Tomohon untuk melakukan evaluasi dan penanganan mandiri.

Meski demikian, DPRD Provinsi tidak akan tinggal diam jika penanganan di lapangan berlarut-larut. Jika penanganan dinilai lamban, DPRD Sulut melalui Komisi IV siap turun tangan.
​
“Jika tidak segera ditindaklanjuti secara serius, ini menjadi tanggung jawab kami. Teman-teman dari Dapil Minahasa-Tomohon di Komisi IV bisa segera mengagendakan hearing (Rapat Dengar Pendapat),” pungkasnya.(vil)