SiteSulut.com-Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Desa Bowone, Kabupaten Sangihe, diseriusi oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado.
Dari hasil verifikasi sementara dari tim penyidik Gakkum Kehutanan, lahan tersebut berada diluar kawasan hutan lindung.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Gakkum Kehutanan Wilayah III Sulawesi, Rosman Mantu, saat diwawancarai awak media, diruang kerjanya, Kamis (14/11/2025).
Menurut Rosman, pemeriksaan ini berdasarkan aduan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Sangihe Talaud Sitaro, terkait adanya perusakan hutan lindung dan hutan mangrove di Desa Bowone akibat aktivitas PETI.
“Dari hasil verifikasi tim dilapangan lokasinya itu berada diluar kawasan hutan mangrove,”katanya.
Lantas, bagaimana dengan kerusakan hutan mangrove yang dilaporkan? Rosman menjelaskan, kerusakan yang terjadi pada ekosistem mangrove disebabkan oleh material PETI yang terbawa air hujan dan mengalir ke kawasan tersebut.
”Jadi (kerusakan mangrove) akibat faktor alam (hujan) yang membawa material dari lokasi PETI,” jelasnya.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai mitigasi dampak lingkungan aktivitas tambang liar tersebut.
karena material hasil tambang ini mereka timbun dan ketika hujan dan karena faktor alam terbawalah ke lokasi daerah Mangrove tersebut,”ucapnya.
Ia menjelaskan, karena berada diluar kawasan hutan, otamatis kami tidak punya kewenangan disitu karena sudah berada diluar kawasan hutan.
“Otomatis kami tidak punya kewenangan disitu. Tapi jika ditemui faktor pelanggaran hukum pasti kami tindak,”ujarnya.
Rosman menuturkan, Tim penegak hukum pun bergerak cepat dengan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi.
”Sudah ada 9 orang yang kami undang untuk dimintai keterangan, termasuk Rivandi Malibu. Namun, hanya beberapa yang memenuhi panggilan,” ungkap Rosman.(vil)
