MANADO – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Eldo Wongkar, melayangkan kritik keras terkait belum terealisasinya aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.

Hal ini disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja di ruang rapat Komisi II, baru-baru ini.
​
RDP tersebut menghadirkan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Sulut.
​
Dalam pernyataannya, Eldo mengungkapkan bahwa keterlambatan eksekusi program Pokir ini menjadi beban moral yang berat bagi para wakil rakyat saat turun ke lapangan.
​
“Kami, pokir-pokir anggota dewan yang belum terealisasi, ya mungkin sekarang sudah malu bertemu dengan masyarakat,” ujar Eldo dengan nada tegas.

​Ia menjelaskan bahwa, masyarakat terus menagih janji dan program yang telah diusulkan, namun pihak dewan tidak memiliki jawaban pasti untuk diberikan kepada warga.

“Setiap kali mereka (dorang) tanya, kami (torang) belum tahu alasan apa yang harus disampaikan,” tambahnya.
​
​Eldo mengapresiasi penjelasan dari Dinas Koperasi dan UMKM yang secara terbuka mengakui adanya kendala teknis pada proses verifikasi dan pejabat pengadaan.

Namun, ia mendesak instansi lain, khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan, untuk memberikan transparansi yang sama.
​
“Penjelasan dari dinas akan menjadi dasar bagi anggota dewan untuk menjelaskan kondisi objektif kepada konstituen. Mengingat harapan masyarakat yang besar terhadap bantuan di sektor pertanian dan peternakan,”jelasnya.
​
Ia menambahkan, mungkin dari Dinas Pertanian dan Peternakan juga dapat menjelaskan atau memberitahu kenapa alasannya.

“Sehingga pokir kami belum terealisasi. Agar supaya kami para anggota dewan dapat menyampaikan kepada masyarakat,” tutup legislator dapil Minsel-Mitra tersebut.(vil)