SiteSulut.com-Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di Jakarta pada Rabu (16/01/2025).
Pertemuan ini membahas strategi penataan birokrasi di Kabupaten Sangihe dan langkah penyelesaian isu tenaga honorer lepas (THL), termasuk pengangkatan menjadi PPPK.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Wounde menyoroti pentingnya penataan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi pengisian jabatan kosong, rotasi jabatan secara strategis, pembinaan jabatan fungsional, serta rasionalisasi perangkat daerah yang dinilai kurang efektif.
“Kami ingin menciptakan birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah,” kata Wounde.
Selain itu, isu tenaga honorer lepas (THL) menjadi salah satu agenda utama dalam diskusi. Wounde meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pengangkatan THL menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia juga menyampaikan harapan agar ada solusi bagi THL yang belum memenuhi syarat pengangkatan, sehingga tetap dapat berkontribusi dalam pelayanan publik.
“Mereka adalah pilar penting bagi daerah. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan kejelasan status kepegawaian agar tetap termotivasi dalam bekerja,” tegas Wounde.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, merespons dengan menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong percepatan pengangkatan THL menjadi PPPK. Namun, bagi yang belum memenuhi syarat, akan disiapkan skema alternatif sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kami akan memastikan kebijakan yang adil dan proporsional, sehingga proses ini tidak mengganggu pelayanan publik di daerah,” ujar Rini.
Pertemuan ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Sangihe untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan memberikan kepastian bagi THL.
Pj Bupati Wounde menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan program yang telah dimulai, termasuk prinsip “the right man on the right place,” pengangkatan THL, dan pembinaan perangkat daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara Pemkab Sangihe dengan pemerintah pusat meskipun masa jabatannya berakhir.
“Saya akan tetap membantu daerah ini selama ada semangat kerja sama antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat untuk membangun Sangihe yang lebih maju,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Wounde juga menyampaikan undangan resmi kepada Menteri PANRB dan Mendagri untuk menghadiri perayaan HUT ke-600 Kabupaten Sangihe dan Pesta Adat Tulude. Ia berharap kehadiran mereka dapat menjadi simbol dukungan penuh bagi kemajuan Sangihe.(vil/*)
