MANADO – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja terkait pembahasan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang dilaksanakan di ruang komisi II ini menghadirkan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Sulut, Senin (2/3/2026).
​
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh.

Ketua Komisi II, Inggried Sondakh mengungkapkan, salah satu poin utama dalam RDP ini adalah proses cross-check terhadap keberadaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) atau aspirasi anggota dewan yang telah ditata di ketiga dinas tersebut.

Inggried menekankan bahwa memperjuangkan aspirasi konstituen bukanlah perkara mudah, sehingga transparansi dari pihak eksekutif sangat dibutuhkan.
​
“Kami ingin memastikan langsung keberadaan Pokir kami yang tertata di tiga dinas ini. Mengakomodir kebutuhan masyarakat itu tidak mudah. Dimanw diminta syarat administrasi seperti foto kopi KTP hingga data kelompok tani. Masyarakat di bawah sudah tahu itu aspirasi kami, maka kepastian penyalurannya harus jelas,” tegas politisi Golkar tersebut.

Ketua Komisi II juga meminta data detail mengenai penerima bantuan tahun berjalan (2025).

“Hal ini bertujuan agar fungsi pengawasan DPRD saat turun ke lapangan (Kunjungan Kerja) dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran,”ungkapnya.
​
Lanjut Sondakh, Komisi II juga meminta gambaran jadwal distribusi bantuan, apakah dilakukan di triwulan satu atau dua. Meminta Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM segera menyerahkan daftar nama penerima bantuan sesuai SK Gubernur karena Dinas Pertanian disudah memasukkan data tersebut).

“Data tersebut akan menjadi pegangan anggota dewan saat turun ke Kabupaten/Kota untuk memastikan bantuan benar-benar sampai dan berkembang di tangan masyarakat,”tuturnya.

Lanjut Sondakh, bahwa Komisi II tidak ingin Kunjungan Kerja (Kunker) hanya sekadar formalitas. Kami ingin menjalankan fungsi kontrol dengan baik.

“Kami akan mengecek langsung di lapangan bagaimana perkembangan para penerima bantuan berdasarkan SK yang ada,” tutup Sondakh.

Rapat dihadiri oleh anggota Komisi II, Pricylia Elviera Rondo, Jeane Laluyan, Ruslan Gani, Eldo Wongkar, Angelia Wenas, Dea Lumenta dan Norman Luntungan.(vil)