SiteSulut.com-Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Utara menyatakan kesiapannya untuk mengawal implementasi sembilan program prioritas hasil Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026.

Hal ini disampaikan Kepala BPMP Sulut Febry H.J. Dien, S.T., M.Inf.Tech(Man), usai mengikuti Konsolnas, baru-baru ini.

foto : Bersama Dirjen Paud, Dikdas dan Dikmen Bpk. Gogot Suharwoto (tengah)

Dikatakan Febry, langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menciptakan sinergi “Satu Irama” satu tujuan antara pusat dan daerah.

“BPMP Sulawesi Utara berkomitmen menjadi motor penggerak di daerah. Sebagai unit pelaksana teknis, BPMP Sulut akan berperan aktif dalam melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota di Bumi Nyiur Melambai agar rekomendasi Konsolnas ini tidak berhenti di atas kertas,”jelas Febry yang juga tokoh pendidikan Sulawesi Utara.

Febry berharap, dengan semangat kolaborasi, BPMP Sulut siap memastikan seluruh kebijakan pusat dapat terakomodasi dalam kebijakan lokal, demi mencetak generasi Indonesia yang unggul dan berkarakter.

“Dengan semangat gotong royong dan peran aktif semua pihak, sekolah diharapkan menjadi pusat penguatan SDM yang unggul dan tangguh,”ujarnya.
​
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menerima langsung dokumen rekomendasi dari sembilan komisi yang menjadi kompas penguatan kebijakan pendidikan nasional ke depan.

​Dalam arahannya, Wamen Atip menekankan bahwa forum ini adalah ruang evaluasi kritis untuk mewujudkan amanat konstitusi mengenai pendidikan bermutu.
​
“Forum ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi ruang untuk mengevaluasi dan merencanakan aksi nyata agar kita dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam seluruh aspek dan manifestasinya,” ujar Wamen Atip.

​Beliau juga mendorong agar praktik baik yang dirumuskan segera diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah (RKPD), guna mendukung prioritas Presiden Prabowo Subianto.(vil/*)

Dalam Konsolnas tersebut terdapat 9 rekomendasi strategis komisi dan  menghasilkan poin-poin penting yang dipaparkan oleh perwakilan dari berbagai wilayah di Indonesia:
• ​Wajib Belajar 13 Tahun: Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan penguatan PAUD (Komisi I).
• ​Revitalisasi Satuan Pendidikan: Validasi Dapodik untuk perencanaan pembangunan sekolah yang akurat (Komisi II).
• ​Digitalisasi Pembelajaran: Pengembangan konten inklusif dan keamanan infrastruktur digital (Komisi III).
• ​Evaluasi Hasil Belajar (TKA): Perluasan mata uji Tes Kemampuan Akademik untuk SD dan SMP (Komisi IV).
• ​Penguatan Data (Dapodik): Sinkronisasi data dengan Kemenag dan dukungan bagi daerah 3T (Komisi V).
• ​Karakter & Talenta: Optimalisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7K) dan manajemen talenta (Komisi VI).
• ​Tata Kelola GTK: Kesejahteraan, perlindungan guru, dan distribusi guru yang fleksibel (Komisi VII).
• ​Literasi & Bahasa: Kedaulatan Bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah (Komisi VIII).
• ​Kurikulum Masa Depan: Pembelajaran coding, AI, serta penguatan Bimbingan Konseling (BK) untuk kesehatan mental (Komisi IX).
​