SiteSulut.com-Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengenai Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.

Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (15/1/2026).

Rakornas yang mempertemukan Bupati dan Wali Kota dari seluruh penjuru Indonesia ini menjadi wadah untuk memperkokoh koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati Welly Titah didampingi oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepulauan Talaud, Imen Djoli Manapode.
​
​Pertemuan berskala nasional ini fokus pembahasan pada penguatan tata kelola Urusan Pemerintahan Umum. Hal ini dilakukan demi menyukseskan pelaksanaan program prioritas Presiden serta visi Asta Cita.

Bupati Welly Titah mengungkapkan, ada berapa poin kunci yang menjadi perhatian utama meliputi, stabilitae sosial politik, upaya kolektif dalam menjaga kondusivitas dan keamanan wilayah, ketahanan nasional memperkuat fondasi keamanan nasional yang dimulai dari tingkat daerah dan kerukunan masyarakat untuk memastikan harmoni sosial dan toleransi tetap terjaga di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

“Forum ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Talaud untuk melakukan sinkronisasi kebijakan yang lebih efektif. Dimana, Pemkab Talaud optimistis dapat membawa perspektif baru dalam pengembangan kebijakan, khususnya yang berkaitan erat dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan di wilayah perbatasan,”jelasnya.

Lanjutnya kami berharap, program strategis nasional menjadi langkah nyata yang sesuai dengan kebutuhan lokal di Bumi Porodisa.
​

Sementara, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Akmal Malik dalam sambutan pembukaannya menekankan pentingnya tiga pilar utama pembangunan: kemandirian fiskal, inovasi daerah, dan ketahanan pangan.
​
“Pemerintah daerah didorong untuk aktif menggali potensi lokal dan memperluas partisipasi masyarakat. Kita tidak boleh semata-mata bergantung pada transfer anggaran dari Pemerintah Pusat,” tegas Akmal Malik di hadapan para kepala daerah.(vil)