SiteSulut.com-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kembali menorehkan langkah inovatif dalam tata kelola keuangan daerah dengan menjadi salah satu pelopor penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Sulawesi Utara.
Penandatanganan kerja sama penerbitan KKPD ini dilakukan bersama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) di Gedung Utama Bank SulutGo, Jumat (28/2/25).
Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Kepulauan Talaud, Dr. Fransiscus E. Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt, yang turut didampingi jajaran pemerintahannya.
Hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, serta jajaran direksi Bank SulutGo, di antaranya Direktur Pemasaran BSG Pius Batara dan Direktur Operasional BSG Louisa J. Parengkuan.
Dalam sambutannya, dikutip dari KID, Direktur Operasional BSG Louisa J. Parengkuan mengapresiasi kepemimpinan Pj. Bupati Talaud dalam merealisasikan kerja sama ini.
Menurutnya, KKPD akan memperlancar transaksi non-tunai serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati yang telah mendorong percepatan digitalisasi ini. Dengan sistem keuangan yang semakin transparan, kita dapat menghambat hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, menegaskan bahwa Kabupaten Talaud menjadi salah satu daerah pertama yang menerapkan KKPD di Sulawesi Utara.
“Terima kasih kepada Bapak Bupati karena telah menginisiasi langkah maju ini. Talaud kini menjadi contoh dalam penerapan KKPD, yang sejalan dengan kebijakan digitalisasi anggaran pemerintah sesuai arahan
Kemendagri,” katanya.
Lebih lanjut, Andry menyoroti pentingnya infrastruktur digital dalam menunjang kelancaran transaksi.
“Kami juga memaksimalkan jaringan internet agar transaksi non-tunai berjalan efisien. Semua transaksi akan tercatat langsung dalam rekening bank, sehingga mencegah potensi kebocoran anggaran,” tambahnya.
Mendukung Visi Astacita Presiden Prabowo
Dalam pidatonya, Pj. Bupati Talaud Dr. Fransiscus E. Manumpil menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap Astacita Presiden Prabowo, terutama dalam transformasi ekonomi digital dan reformasi birokrasi.
“Kerja sama ini bukan hanya sekadar inovasi, tetapi juga bentuk komitmen kami dalam mendukung visi Presiden Prabowo. Digitalisasi keuangan daerah adalah langkah konkret dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan nepotisme,” tegasnya.
Meski dihadapkan pada tantangan infrastruktur, seperti keterbatasan listrik dan jaringan internet di beberapa wilayah kepulauan, Bupati Manumpil tetap optimis.
“Kami sudah siap dengan lima perangkat daerah yang akan langsung menerapkan KKPD, termasuk Sekretariat Daerah dan bagian keuangan. Selain kerja sama ini, yang paling penting adalah implementasi nyata di lapangan,” katanya.
Ia juga mendorong percepatan desa digital di beberapa wilayah seperti Karakelang, Pulau Salibabu, Mangarang, Kabaruan, Nanusa, dan Miangas agar masyarakat dapat merasakan manfaat sistem keuangan modern.
“Perputaran transaksi di Pulau Nanusa saja bisa mencapai Rp500 juta per dua minggu, terutama dari hasil nelayan, kopra, dan pala. Ini harus difasilitasi dengan sistem keuangan yang lebih efisien dan transparan,” paparnya.
Bupati Manumpil juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Bank SulutGo dalam percepatan digitalisasi keuangan daerah.
“Kami memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada BI dan Bank SulutGo atas dukungan penuh mereka. Sinergi ini adalah bukti nyata bahwa Talaud siap menjadi daerah yang maju secara digital dan mandiri dalam pengelolaan keuangan dalam menciptakan pemerintahan yang berkualitas,”ungkapnya.
Dengan terobosan ini, Kabupaten Kepulauan Talaud tak hanya memperkuat transparansi anggaran, tetapi juga menegaskan perannya sebagai daerah yang inovatif dan siap menyongsong era digitalisasi keuangan dalam tata kelola pemerintahan. (Vil/*)
