SiteSulut.com-Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, menghadiri rapat koordinasi dalam rangka kunjungan kerja (kunker) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Sulawesi Utara, Kamis (17/7/2025).
Rapat ini turut dihadiri Pemerintah Provinsi Sulut serta Bupati dan Wali Kota se-Sulut, bertempat di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.
Kunjungan Menteri ATR/BPN pada 17–18 Juli 2025 bertujuan memperkuat pelaksanaan program strategis pertanahan di Indonesia timur.
“Misi utama adalah memastikan pesan strategis kementerian tersampaikan ke pemerintah daerah,” ujar Harison, perwakilan Kementerian ATR/BPN.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat layanan pertanahan bagi masyarakat.
Agenda utama kunjungan mencakup penandatanganan MOU antara Kanwil BPN Sulut dengan organisasi keagamaan seperti MUI, Sinode GMIM, Keuskupan Manado, dan KGPM. Selain itu, dilakukan penyerahan sertipikat rumah ibadah, tanah wakaf, dan aset pemerintah daerah. Menteri Nusron menegaskan komitmen ATR/BPN untuk memberikan pelayanan yang adil dan tanpa diskriminasi.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peresmian renovasi kantor pertanahan, termasuk Kanwil BPN Sulut, Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Prasasti peresmian ditandatangani langsung oleh Menteri Nusron Wahid . Selain itu, ia juga berziarah ke makam Kyai Modjo, pahlawan nasional di Minahasa.
Pada hari kedua, Jumat (18/7/2025), Menteri Nusron Wahid menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 2025. Dalam acara ini, ia memberikan pembinaan kepada PPAT sebagai mitra strategis dalam mempercepat layanan agraria dan memastikan integritas serta kepastian hukum dokumen tanah.
Kunjungan kerja ditutup dengan salat Jumat di Masjid Raya Ahmad Yani, Manado, sebelum Menteri Nusron Wahid bertolak ke Jakarta melalui Bandara Sam Ratulangi pada Jumat sore.
Kehadiran Bupati Talaud dalam rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program strategis Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat layanan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat.(vil)
